KPU Sebut BPN Tak Persoalkan 17,5 Juta Data Pemilih Saat Rapat Pleno Penetapan DPT Kedua

Kompas.com - 27/05/2019, 21:44 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu materi sengketanya ialah terkait 17,5 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT) yang dianggap tak wajar.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Azis, persoalan tersebut pertama kali disampaikan oleh BPN usai KPU menetapkan DPT hasil perbaikan kedua (DPThp 2) 15 Desember 2018.

"Pada saat penetapan rekapitulasi DPT nasional tanggal 15 Desember 2018 kita sama sama ketahui tidak ada satu pihak pun yang menolak. Rekapitulasi DPT nasional, mulai dari penetapan di 514 kabupaten/kota itu tidak ada satu pun peserta Pemilu yang menolak," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).


Baca juga: BPN Masukkan soal 17,5 Juta Data Pemilih dalam Gugatan di MK, Ini Tanggapan KPU

Menurut Viryan, sebelum menyampaikan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar itu, Partai Gerindra sebagai peserta pemilu sudah melakukan analisis data pemilih yang dilakukan secara terbuka di kantor KPU.

KPU memfasilitasi perwakilan Gerindra dengan seperangkat unit komputer yang dilengkapi dengan data pemilih. Data pemilih yang disediakan pun meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang angkanya dibuka secara utuh.

Dari analisis tersebut, ditemukan 775 ribu potensi data ganda. Atas temuan ini, KPU lantas menindaklanjutinya.

Baca juga: KPU: 17,5 Juta DPT Invalid yang Dipersoalkan BPN Sudah Diselesaikan

Hasil tindak lanjut ini menjadi dasar bagi KPU untuk menetapkan DPT hasil perbaikan ketiga (DPThp 3) pada 8 April 2019.

Secara khusus, KPU juga menyampaikan tindak lanjut atas 17,5 juta data pemilih yang dianggap BPN tak wajar itu, ke tim kampanye kedua paslon.

"Alhasil kita sudah sama-sama ketahui. Kalau dikatakan KPU tidak menindaklanjuti (temuan BPN), KPU sudah selesai menindak lanjuti. KPU melakukan penyerahan dokumen hasil tindak lanjut tanggal 14 April 2019 ke TKN 01 diterima Bapak Aria Bima, BPN 02 diterima oleh Bapak Hashim Djojohadikusumo," ujar Viryan.

Baca juga: Menyoal 17,5 Juta Pemilih Tak Wajar yang Dipertanyakan Timses Prabowo-Sandiaga

Meski perihal 17,5 juta data pemilih itu kini dijadikan salah satu materi sengketa, Viryan tak mau ambil pusing.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X