Bawaslu Tindak Lanjuti Empat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Kompas.com - 27/05/2019, 15:07 WIB
Ketua Bawaslu Abhan Nur di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTOKetua Bawaslu Abhan Nur di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Senin (27/5/2019). Dalam sidang putusan pendahuluan, Bawaslu menerima 4 laporan dari 8 laporan yang teregistrasi.

Sidang putusan pendahuluan itu dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Abhan dan anggota majelis Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja.

"Ada 4 yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada 4 yang dinyatakan diterima," kata Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Baca juga: BPN Laporkan Kembali Input Data Situng, Bawaslu Tolak Tindak Lanjuti

Abhan mengatakan, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan. Ia mengatakan sidang lanjutan akan digelar pada Selasa (28/5/2019).

"Untuk selanjutnya perkara di atas kami mengagendakan sidang besok Selasa (28/5) jam 9 dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan dan mendengarkan tanggapan dari para terlapor," ujarnya.

Adapun empat laporan yang diterima oleh Bawaslu dalam sidang putusan pendahuluan dan akan ditindaklanjuti adalah :

1. 12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 

Pelapor: Zalfu Alsidi 

Terlapor: PPK Kecamatan Bumiayu dan PPK Kecamatan Tonjong, Brebes

2. 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 

Pelapor: Harli

Halaman:
Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Sewa Pesawat Garuda, Jokowi Hindari Transit di Negara Positif Corona

Nasional
Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Regulasi Terkait Pusat Data Akan Diatur Lewat Peraturan Menteri

Nasional
Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X