Timses Jokowi Minta BPN Kendalikan Pendukungnya Saat Sidang MK

Kompas.com - 27/05/2019, 05:34 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Kamis (9/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di kediaman Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Kamis (9/5/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, meminta Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengendalikan massa pendukungnya untuk menjaga ketertiban saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Juru Bicara BPN Andre Rosiade yang menyatakan BPN tak bisa melarang pendukungnya untuk hadir ke MK saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 berlangsung.

"Ya namanya oganisasi itu ada penanggung jawab. Enggak bisa ada sebuah organisasi tidak ada penanggung jawab apalagi ini terkait dengan ketertiban umum. Maka mari kita jaga ketertiban umum," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Baca juga: Pengamat: MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Ia menyarankan daripada mengajak pendukungnya berdemonstrasi saat sidang soal gugatan hasil Pilpres berlangsung, lebih baik BPN fokus pada gugatan yang dilayangkan.

Hasto mengatakan, sebaiknya BPN fokus menyiapkan bukti materiil yang mampu menunjang tudingannya soal kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mari kita kedepankan proses hukum yang berkeadilan itu dengan baik. Kita jauhkan apa salah sangka. Kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi seluruh bukti-bukti materiil yang autentik," ujar Hasto.

"Jangan datang ke Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan sebuah isu tanpa bukti-bukti yang kuat. Itu yang kita harapkan," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Baca juga: Pengusaha Berharap Tak Terjadi Kerusuhan Saat Proses Sengketa Pilpres di MK

Andre sebelumnya menegaskan, pihaknya tidak akan mengerahkan massa selama sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Namun, pihaknya juga tidak bisa menjamin sidang di MK nanti akan bebas dari aksi unjuk rasa. Sebab, ada kemungkinan masyarakat datang atas inisiatif sendiri.

"BPN tak akan mengerahkan massa, tapi kalau masyarakat ingin datang ke MK kita tak bisa halangi," kata Andre dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X