Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Presiden Jokowi Merasa Ketua HIPMI Cocok Jadi Menteri...

Kompas.com - 26/05/2019, 19:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merasa Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia cocok jika menjadi menteri. Hal itu ia sampaikan saat menyampaikan pidato pada acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

"Saya melihat-lihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya," kata Jokowi disambut sorakan dan tepuk tangan para peserta acara HIPMI.

Menurut Jokowi, Bahlil merupakan sosok yang cerdas dan pintar menghidupkan suasana. Ia pun menanyakan ke para peserta acara apakah Bahlil cocok menjadi menteri.

Baca juga: Canda Ketua HIPMI soal Alasan Tak Dukung Sandiaga...

"Kan pas, kan?" tanya Jokowi.

"Pas," jawab para peserta secara serentak.

"Siapa yang setuju?" tanya Jokowi lagi.

"Setuju," jawab para peserta.

"Jadi kalau nanti beliau ini terpilih ya enggak usah kaget," sambung Jokowi.

Seusai acara silaturahim dan buka puasa bersama usai, Jokowi menjelaskan orang-orang yang akan mengisi kabinet pemerintahan nanti harus sosok yang mampu mengeksekusi program-program yang ada.

"Mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting. Memiliki kemampuan manajerial yang baik," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga mengharapkan sosok yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan tuntas.

"Mampu me-manage dari sekian masalah, problem, persoalan-persoalan yang ada dengan program dan eksekusinya benar," kata dia.

Saat ditanya apakah Bahlil layak menjadi menteri, Jokowi memandang Bahlil memiliki kriteria itu.

"Tadi, salah dua tadi sudah masuk, kemampuan manajerial ya kan, kemampuan mengekseskusi. Saya lihat memiliki itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com