Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BSSN Raih Peringkat ke-41 dalam Global Cyber Security Index

Kompas.com - 24/05/2019, 16:37 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mampu melampaui target yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2019 terkait Global Cyber Security Index (GCI). Pada 2018, peringkat pengelolaan keamanan siber Indonesia menempati posisi ke-41 dari 175 negara.

"Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yakni ditargetkan naik dua peringkat," ujar mantan Kepala BSSN Djoko Setiadi di Gedung BSSN, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Pada GCI 2018, lanjutnya, pengelolaan keamanan siber nasional Indonesia memiliki skor 0,776 dengan skala 0,00-1,00. Di kancah Asia Pasifik, peringkat Indonesia juga naik menduduki posisi ke -9 yang sebelumnya berada di posisi 16.

Ia menuturkan, sebelum berdirinya BSSN, GCI Indonesia pada 2017 berada di peringkat ke-70 dari 164 negara dengan skor 0,424.

Baca juga: Cegah Pencurian Data, Keamanan Siber Harus Ditingkatkan

Diketahui, GCI merupakan inisiasi International Telecomunication Union (ITU) untuk mengukur komitmen, kepedulian, dan usaha suatu negara terhadap pengelolaan keamanan siber.

Terdapat lima parameter penilain, yakni aspek legal, technical, organizational, capacity building, dan cooperation.

"Pencapaian ini merupakan keberhasilan kinerja seluruh pemangku kepentingan keamanan siber yang dikonsolidasikan oleh BSSN dalam membangun dan mengembangkan ekosistem keamanan siber," imbuh Djoko.

Sementara itu, Kepala BSSN yang baru dilantik menggantikan Djoko Setiadi, Letjen TNI (Purn) Hinsa Saburian, menambahkan, prestasi BSSN dalam GCI tersebut merupakan hal yang fundamental dan harus ditindaklanjuti ke depan.

"Untuk bisa berkembang lebih baik, saya mengharapkan dukungan penuh dari semua instansi terkait dalam melaksanakan tugas di BSSN. Kita tahu, tugas pokok di BSSN sangat besar karena siber merupakan tantangan saat ini," papar Hinsa.

Kekuatan siber negara, seperti diungkapkan Hinsa, memiliki dampak dalam keamanan dan kejahteraan masyarakat. Hal itu mengingat zaman saat ini yang sudah mengenal transaksi secara digital yang kemudian diikuti ancaman siber.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com