Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daya Kritik Parpol di DPR Akan Mandul jika Terlalu Banyak yang Pro Pemerintah

Kompas.com - 23/05/2019, 17:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMAPAS.com - Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan, pasca pemilu serentak 2019, masyarakat membutuhkan anggota DPR yang kuat di Parlemen.

Ia menilai banyaknya partai politik yang bergabung dengan pemerintah akan membuat daya kritik DPR terhadap pemerintah menjadi berkurang.

"Parlemen akan jadi mandul, daya kritis parlemen akan hilang, tidak muncul lagi. Presiden butuh memberikan warisan bahwa koalisi itu soal persamaan platform (arah politik) bukan soal pragmatis saja," kata Arya dalam diskusi "Pasca Penetapan Pemenangan" di Populi Center, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: Pengamat: Agar Seimbang, Jabatan Ketua MPR Lebih Baik Diisi Oposisi

Arya mengatakan, Jokowi harus menunjukkan kepada publik bahwa partai-partai koalisi itu dibangun berdasarkan persamaan arah politik.

"Tapi jika berdasarkan presiden butuh dukungan yang kuat di parlemen sehingga mereka (parpol) mendukung, partai-partai ini itu menurut saya tidak baik juga," ujarnya.

Baca juga: Tekan Budaya Pragmatis, Jokowi Disarankan Tolak Permintaan Koalisi Partai Oposisi

Selanjutnya, Arya mengatakan, dukungan dari partai-partai politik memang memudahkan pemerintah dalam mengajukan kebijakan-kebijakan baru. Tetapi, akan membuat kebijakan tersebut lemah dari pengawasan.

"Makanya menurut saya, itu hanya di presiden apakah presiden akan memberikan warisan parlemennya yang kuat, atau apakah memberikan hukuman bagi partai yang tidak mendukungnya di Pilpres," imbuhnya.

Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Kamis (25/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pasca-pelaksanaan Pemilu 2019. Zulkifli Hasan tercatat, sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu, sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019. Sikap politik seperti apa yang dimaksud?Kita bahas dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com