Suara Oposisi di Parlemen Diprediksi Tak Berpengaruh Signifikan, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sembilan partai politik yang dinyatakan lolos ambang batas parlemen berdasarkan hasil quick count Pileg 2019 memiliki tantangan di tengah dinamika politik yang berubah-ubah.

"Dinamika politik akan jadi tantangan karena parlemen mendatang akan didominasi oleh partai-partai koalisi Indonesia kerja sebanyak lima parpol, sedangkan oposisi terdiri dari empat parpol," ujar Lucius kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Seperti diketahui, partai koalisi Indonesia kerja yang terdiri dari PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP, mengusung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kembali Dihuni Wajah-wajah Lama, Peningkatan Kinerja DPR Dinilai Sulit Terjadi

Sedangkan parpol oposisi ada Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN yang mengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Lucius menjelaskan, total kursi partai koalisi Jokowi-Ma'ruf akan lebih banyak dibandingkan oposisi jika mengacu pada perolehan suara partai di Pileg 2019.

"Perbandingan sementara 60:40 dengan dominasi koalisi yang cukup signifikan, suara oposisi tak akan cukup memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan," paparnya.

Akan tetapi, lanjutnya, oposisi juga diuntungkan dengan posisinya yang berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Bertemu Lima Sekjen Parpol Koalisi, Ini yang Dibahas...

Jika oposisi bisa melakukan konsolidasi untuk menjalani peran check and balances, maka suara mereka yang kecil dari sisi kuantitas bisa cukup berpengaruh dalam proses membuat kebijakan di parlemen.

Namun, seperti diungkapkan Lucius, jika oposisi mengulang kiprah menjadi parpol oposisi periode sebelumnya, maka koalisi Indonesia kerja bisa dengan leluasa menentukan segala kebijakan.

"Dominasi koalisi Indonesia kerja sebenarnya juga bisa menguntungkan rakyat asalkan program-program yang dirancang itu pro rakyat. Program pro rakyat tentu dengan mudah dieksekusi dengan parlemen yang mayoritas pendukung pemerintah," jelasnya.