Tekan Budaya Pragmatis, Jokowi Disarankan Tolak Permintaan Koalisi Partai Oposisi

Kompas.com - 13/05/2019, 15:33 WIB
Tokoh politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Tokoh politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi beberapa partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga akan mengubah arah dukungannya usai penghitungan suara Pilpres diumumkan.

Namun, dia menyarankan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menolak permintaan itu.

"Menurut saya lebih bagus Presiden tolak saja," ujar Arya ketika dihubungi, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Koalisi Jokowi Siap Bekerja Sama dengan Parpol Pendukung Prabowo di Parlemen


Alasannya adalah untuk menghindari budaya politik pragmatis. Menurut Arya, partai politik harus menyadari bahwa koalisi merupakan komitmen yang harus dibentuk sejak awal. Bukan malah bergabung di tengah jalan.

"Jadi biar memberi kesan ke partai, kalau anda mau koalisi ya harus sejak awal. Harus berjuang bersama sejak awal, bukan di akhir. Ini untuk membangun budaya ke partai bahwa mereka jangan pragmatis gitu," ujar Arya.

Peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (28/3/2019).KOMPAS.com/Ihsanuddin Peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Alasan lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan di parlemen. Tanpa partai koalisi Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, perbandingan kursi di DPR sudah 60:40.

Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai lebih kurang 60 persen kursi di DPR dan partai pendukung Prabowo-Sandiaga menguasai sisanya.

Jika partai pendukung paslon 02 berbalik mendukung paslon 01, artinya Koalisi Indonesia Kerja akan semakin menguasai parlemen.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

Arya khawatir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan kurang mendapat kritik membangun dari parlemen.

"Ini membuat parlemen menjadi mandul. Kalau komposisi yang sekarang sebenarnya tetap tidak imbang, pendukung 01 tetap lebih tinggi. Tetapi paling tidak pemerintah ada sparing partner-nya agar demokrasi ini juga bekerja dengan baik," kata dia.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menghadiri buka puasa bersama relawan di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Minggu (12/5). Sandiaga menegaskan, Koalisi Adil Makmur masih solid hingga kini. Ia pun berpesan agar seluruh tim BPN dan Koalisi Indonesia Adil Makmur menebar perdamaian selama ramadan. #SandiagaUno #Sandiaga #KoalisiAdilMakmur

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X