Perusuh 22 Mei, dari "By Design", Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Kompas.com - 23/05/2019, 09:12 WIB
Sejumlah massa menyerang ke arah petugas kepolisian saat terjadi bentrokan Aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Slipi, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. M RIsyal HidayatSejumlah massa menyerang ke arah petugas kepolisian saat terjadi bentrokan Aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Slipi, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com — Demonstrasi menentang hasil rekapitulasi Pilpres 2019 di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, berujung ricuh.

Aksi damai yang dimulai sejak Selasa (21/5/2019) siang dan berakhir pada malam hari disusupi sekelompok orang yang melakukan provokasi dan akhirnya berakhir rusuh.

Kerusuhan masih berlanjut hingga Rabu (22/5/2019), meluas dari depan kantor Bawaslu hingga ke kawasan Tanah Abang, Jalan Sabang, dan Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat.

Berikut hasil temuan penyebab kerusuhan yang dihimpun pihak kepolisian:

1. Ada skenario ciptakan kerusuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, aksi yang berujung ricuh pada Selasa (21/5/2019) malam di depan gedung Bawaslu dan Rabu (22/5/2019) dini hari di kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan oleh perusuh.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Menurut Wiranto, ada skenario untuk membuat kekacauan yang bertujuan menyerang aparat keamanan dan menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah.

Baca juga: Wiranto Sebut Ada Skenario untuk Menciptakan Kekacauan

"Ada skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah," kata Wiranto, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Aksi oleh kelompok perusuh ini dilakukan hampir bersamaan setelah berakhirnya aksi yang dilakukan oleh massa yang menolak hasil Pilpres 2019.

"Ada perusuh yang melakukan penyerangan asrama keluarga Brimob dan polisi tinggal. Tujuannya menciptakan kekacauan hingga menimbulkan korban. Korban ini kemudian dituduhkan kepada aparat keamanan bahwa aparat keamanan yang melakukan," kata Wiranto.

2. Massa yang rusuh berbeda dengan massa yang aksi damai di Bawaslu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, massa yang datang pada dini hari ke kawasan Tanah Abang dan Wahid Hasyim, Jakarta, bukanlah massa spontan.

Ia menyebutkan, massa ini sudah dipersiapkan dan terencana.

Baca juga: 6 Fakta Aksi 22 Mei di Bawaslu, Kapolres Tenangkan Massa hingga Pos Polisi Dibakar

"Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi, peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, bukan persitiwa spontan, melainkan by design, sudah di-setting," kata Iqbal dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/5/2019).

Pihaknya menjelaskan, massa tersebut berbeda dengan massa yang berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu pada Selasa (21/5/2019). Sebab, massa ini sudah dibubarkan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Yasonna Ingin Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara, KPK Minta Tak Abaikan Aspek Keadilan

Nasional
Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Nasional
Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Percepat Diagnosis Covid-19, Pemerintah Segera Lakukan Pemeriksaan Lewat Mesin TB-TCM

Nasional
Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Cegah Covid-19, Kunjungan Tahanan di Kantor Polisi Ditutup Sementara

Nasional
Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Yasonna Bakal Bebaskan Napi Korupsi demi Cegah Covid-19 di Penjara, Ini Kata KPK

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Diminta Siapkan SOP Penanganan Pasien Virus Corona

Nasional
Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona

Nasional
Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Viral Polisi Gelar Resepsi di Tengah Wabah Covid-19, Kabaharkam: Propam Polda Metro Jaya Turun Tangan

Nasional
Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Pembebasan Koruptor Dinilai Tak Signifikan Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Kemenlu: Pemerintah Tidak Batasi Penerbangan ke Luar Negeri

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Pemerintah Diminta Prioritaskan Keselamatan Masyarakat dalam Atasi Wabah Covid-19

Nasional
BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X