Perusuh 22 Mei, dari "By Design", Massa Bayaran, hingga Dalang Kerusuhan

Kompas.com - 23/05/2019, 09:12 WIB
Sejumlah massa menyerang ke arah petugas kepolisian saat terjadi bentrokan Aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Slipi, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. M RIsyal HidayatSejumlah massa menyerang ke arah petugas kepolisian saat terjadi bentrokan Aksi 22 Mei di Jalan Brigjen Katamso, kawasan Slipi, Jakarta, Rabu (22/5/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com — Demonstrasi menentang hasil rekapitulasi Pilpres 2019 di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, berujung ricuh.

Aksi damai yang dimulai sejak Selasa (21/5/2019) siang dan berakhir pada malam hari disusupi sekelompok orang yang melakukan provokasi dan akhirnya berakhir rusuh.

Kerusuhan masih berlanjut hingga Rabu (22/5/2019), meluas dari depan kantor Bawaslu hingga ke kawasan Tanah Abang, Jalan Sabang, dan Asrama Brimob di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat.

Berikut hasil temuan penyebab kerusuhan yang dihimpun pihak kepolisian:

1. Ada skenario ciptakan kerusuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, aksi yang berujung ricuh pada Selasa (21/5/2019) malam di depan gedung Bawaslu dan Rabu (22/5/2019) dini hari di kawasan Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dilakukan oleh perusuh.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). Wiranto mengatakan terdapat rencana inskonstitusional dalam agenda aksi unjuk rasa pada Rabu (22/5/2019) untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Menurut Wiranto, ada skenario untuk membuat kekacauan yang bertujuan menyerang aparat keamanan dan menimbulkan antipati terhadap pemerintahan yang sah.

Baca juga: Wiranto Sebut Ada Skenario untuk Menciptakan Kekacauan

"Ada skenario untuk membuat kekacauan, menyerang aparat keamanan, dan menciptakan antipati kepada pemerintahan yang sah," kata Wiranto, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu siang.

Aksi oleh kelompok perusuh ini dilakukan hampir bersamaan setelah berakhirnya aksi yang dilakukan oleh massa yang menolak hasil Pilpres 2019.

"Ada perusuh yang melakukan penyerangan asrama keluarga Brimob dan polisi tinggal. Tujuannya menciptakan kekacauan hingga menimbulkan korban. Korban ini kemudian dituduhkan kepada aparat keamanan bahwa aparat keamanan yang melakukan," kata Wiranto.

2. Massa yang rusuh berbeda dengan massa yang aksi damai di Bawaslu

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, massa yang datang pada dini hari ke kawasan Tanah Abang dan Wahid Hasyim, Jakarta, bukanlah massa spontan.

Ia menyebutkan, massa ini sudah dipersiapkan dan terencana.

Baca juga: 6 Fakta Aksi 22 Mei di Bawaslu, Kapolres Tenangkan Massa hingga Pos Polisi Dibakar

"Saya menyampaikan bahwa dari rangkaian tadi, peristiwa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, bukan persitiwa spontan, melainkan by design, sudah di-setting," kata Iqbal dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (22/5/2019).

Pihaknya menjelaskan, massa tersebut berbeda dengan massa yang berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu pada Selasa (21/5/2019). Sebab, massa ini sudah dibubarkan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

KPK Minta Calon Kepala Daerah Cermati Biaya Kampanye agar Tak Korupsi

Nasional
Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Kemendagri Konfirmasi ke Pemprov Sultra soal Kasus Pencabulan Anak Plt Bupati Buton Utara

Nasional
KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Nasional
KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

Nasional
Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X