Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Golkar Akan Ajukan 9 Gugatan Terhadap Hasil Pileg ke MK

Kompas.com - 21/05/2019, 19:29 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar berencana menggugat hasil Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Adies Kadir mengatakan, setidaknya ada 9 gugatan yang akan diajukan ke MK.

"Ada 9 yang akan kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Baca juga: MK Prioritaskan Selesaikan Sengketa Pilpres

Gugatan hasil pileg tersebut khususnya terkait perselisihan eksternal. Artinya perselisihan antara caleg Partai Golkar dengan partai lain. Sedangkan, permasalahan pileg antara caleg Golkar diupayakan selesai dalam proses internal.

"Yang eksternal itu pasti ke MK. Tetapi kalau yang internal ya mahkamah partai nanti yang akan menentukan," kata dia.

Dalam Pileg 2019 ini, Partai Golkar mengklaim mendapatkan 85 kursi di DPR. Adies mengatakan perolehan kursi tersebut bisa bertambah lagi jika Golkar memenangkan gugatan di MK.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Presiden Ucapkan Selamat Golkar Dapat 85 Kursi

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 17.229.789 atay 12,31 persen suara.

Berdasarkan data itu, Partai Golkar menjadi partai peraih suara terbanyak ketiga dalam Pileg 2019 di bawah PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra.

Namun, Partai Golkar mengaku tetap menjadi partai pemenang kedua. Sebab, perolehan kursi Partai Golkar lebih besar daripada Gerindra.

Kompas TV Presiden Joko Widodo yang juga Capres Nomor Urut 01 mengimbau agar peserta pemilu serentak untuk mematuhi aturan hukum dalam menyikapi ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi seusai berbuka puasa bersama Partai Golkar di Jakarta. Menurut Jokowi wajar jika pihak yang kalah di pemilu merasa tidak puas. Karena itu dirinya mengimbau untuk diselesaikan di jalur hukum. Jokowi juga berbicara tentang rencana pertemuannya dengan Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto pasca-pilpres yang belum juga terlaksana. #JokoWidodo #PrabowoSubianto #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com