Rekapitulasi Rampung, Bawaslu Apresiasi Anggota Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 21/05/2019, 18:36 WIB
Tiga majelis Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu.bawaslu.go.id/Hendri Purnawan Tiga majelis Bawaslu, Fritz Edward Siregar, Ratna Dewi Pettalolo, dan Rahmat Bagja dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengapresiasi seluruh jajaran penyelenggara pemilu atas rampungnya penyelenggaraan hingga pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Selasa (21/5/2019) dini hari.

"Kita mengapresiasi seluruh kerja seluruh penyelenggara pemilu baik Bawaslu, KPU, yang telah menyelenggarakan dari tingkat pusat sampai TPS," kata Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa.

Kendati demikian, Bagja menuturkan bahwa pihaknya memiliki catatan khusus perihal rekomendasi yang diberikan.


Baca juga: Netizen Permasalahkan Tanggal Rekapitulasi, Ini Penjelasan Bawaslu-KPU

Menurutnya, ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti pihak terkait. Misalnya, kasus formulir DA1 di Papua.

"Ada di tiga kabupaten teman-teman Bawaslu kabupaten/kota tidak mendapatkan salinan DA1 sedangkan salinan DA1 kan ada di kecamatan, dan juga salinan DB nanti itu jadi faktor penting bagi teman-teman penyelenggara pemilu, khususnya KPU di Papua, jadi kita akan tindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi," ungkapnya.

Kemudian, ia juga berharap ada Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk menindakalanjuti peristiwa banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang gugur.

Terakhir, sebagai sebuah lembaga, Bagja mengatakan pihaknya telah bekerja maksimal untuk menangani laporan yang masuk.

"Kami harapkan dapat diterima masyarakat walaupun ada beberapa hal yang tidak bisa kami tindaklanjuti," tutur Bagja.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X