Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[BERITA POPULER] Ferdinand Hutahaean Stop Dukung Prabowo-Sandi | Lieus Sungkharisma Ditangkap

Kompas.com - 21/05/2019, 05:18 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.comBerita populer Kompas.com, Selasa (21/5/2019) pagi ini, salah satunya terkait buzzer yang hina Ani Yudhoyono membuat sejumlah politisi Demokrat ingin mundur dari barisan Prabowo-Sandiaga. Selain itu juga ada tentang penangkapan Lieus Sungkharisma.

Berikut lima berita populer Kompas.com yang layak menemani Anda pada pagi ini:

1. Gara-gara buzzer, politisi Demokrat ini juga ingin mundur dari barisan Prabowo-Sandi

Ketua DPP Partai Demokrat yang juga anggota Badan Pemenangan Prabowo Sandiaga, Jansen Sitindaon, mengaku sudah tidak nyaman lagi berada di barisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia mengatakan, sikap ini merupakan sikap pribadinya, bukan secara organisasi partai.

"Kalau ditanya sikap pribadi saya sebagai kader, saya sungguh sudah tidak nyaman dengan keadaan ini. Dan saya pribadi akan pamit baik-baik mundur dari barisan Pak Prabowo ini," kata Jansen ketika dikonfirmasi, Minggu (19/5/2019) malam.

Pernyataan Jansen dipicu perdebatannya di Twitter dengan netizen pada Minggu kemarin.

Baca selengkapnya di sini.

2. Ferdinand Hutahean: Saya berhenti dukung Prabowo-Sandi

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengeluarkan pernyataan keras melalui akun Twitter-nya.

Dia mengaku berhenti mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Alasannya, karena Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dirundung di media sosial. Ini isi tulisan Ferdinand, pada Minggu (19/5/2019): 

"Pagi ini, sy menemukan bullyan yg sgt tdk berperi kemanusiaan dr buzzer setan gundul yg mengolok Ibunda Ani yg sedang sakit. Sikap itu sangat BRUTAL. Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya FERDINAND HUTAHAEAN, saat ini menyatakan BERHENTI MENDUKUNG PRABOWO SANDI." 

Baca selengkapnya di sini.

3. Google cabut lisensi Android smartphone Huawei

- -
Perang dagang antara Amerika Serikat dan China terus berbuntut panjang. Setelah dinyatakan masuk dalam daftar hitam oleh pemerintah AS, Huawei kini kehilangan lisensi sistem operasi Android miliknya.

Hal tersebut karena Google mengambil langkah ekstrem dengan menangguhkan bisnis dan kerja sama dengan Huawei, baik hardware maupun software.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas peraturan pemerintah AS yang melarang Huawei membeli segala komponen dalam bentuk apa pun dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah setempat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com