Luhut Nilai Situasi Jelang 22 Mei Tak Perlu Dikhawatirkan

Kompas.com - 20/05/2019, 20:05 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018).Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah menjalani pemeriksaan di Bawaslu, Jumat (2/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai situasi jelang 22 Mei 2019 tak perlu terlalu dikhawatirkan.

Hal itu disampaikan Luhut jelang pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).

"Saya enggak melihat ada hal yang terlalu dikhawatirkan. Ini kan bagian dari proses demokrasi, enggak perlu khawatir," ujar Luhut di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (20/5/2019) malam.

Baca juga: 6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

Luhut menilai, kondisi jelang 22 Mei 2019 seperti turbulensi saat menaiki pesawat terbang. Menurut dia, turbulensi pesawat pada dasarnya tak bisa dihindari. Meski demikian, ia yakin turbulensi itu tetap terkontrol.

"Ya kayak kita naik pesawat terbang ke Singapura atau ke mana, pasti di jalan ada terguncang. Saya kira turbulance itu, dengan pesawat yang begitu canggih seperti sekarang, tidak masalah. Sama juga ini (dengan situasi jelang 22 Mei)," kata dia.

Menurut dia, apabila ada aksi-aksi yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap Pemilu, merupakan hal yang sah. Akan tetapi, Luhut mengingatkan agar aksi-aksi yang dilakukan tak anarkistis.

"(Unjuk rasa) itu sangat boleh hak-hak sampai pada titik-titik tertentu. Tapi jangan sampai anarkistis," ujar Luhut.

Luhut mengingatkan, seperti pesawat, Indonesia sudah memiliki sistem-sistem mumpuni dalam menangani situasi yang ada. Ia berharap semua pihak bergerak sesuai koridor hukum yang ada.

Baca juga: TNI AD Sebut Belum Ada Pergerakan Besar Jelang 22 Mei

"Itu baru kita taat kepada undang-undang. Karena undang-undang yang buat kita semua ramai-ramai. Bukan satu pihak aja. Jadi kalau kau mau main-main (melawan hukum) ya silakan, kau akan berhadapan hukum," tegas Luhut.

"Anda harus berani bertanggung jawab kalau Anda melakukan pelanggaran undang-undang," sambungnya.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X