6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

KOMPAS.com – Beberapa hari terakhir ini terdengar rencana adanya aksi penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan sekelompok massa pada Rabu (22/5/2019).

Rencananya, aksi demonstrasi akan dilakukan dengan berpusat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jakarta.

Melihat pergerakan massa dari berbagai daerah yang sudah mulai terlihat, sejumlah imbauan disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan di hari itu.

Berbagai pihak terkait turut menyampaikan imbauan dan pendapatnya agar massa tidak perlu bergerak ke Jakarta.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sesuai undang-undang

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi di Jakarta Rabu esok, untuk menempuh cara yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masa sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah, kan gitu," ucap  Sultan usai menjadi Inspektur di Upacara Peringatan Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2019).

"Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai," kata dia.

Menurut Sultan, sebuah proses demokrasi tidak mungkin berjalan sempurna tanpa celah. Kesalahan pasti ada, akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan jalan konstitusi.

Baca juga: Ramai-ramai Isu Aksi 22 Mei, Ini Kata Sultan HB X

Ada indikasi teror

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengimbau masyarakat tidak turut serta dalam aksi turun ke jalan, pada 22 Mei esok.

Iqbal menyebut, dalam kerumunan massa tersebut terdapat indikasi teror dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun, ini akan membahayakan. Karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Iqbal, di Gedung Humas Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

"Kami tidak ingin ini (serangan) terjadi di kerumunan massa. Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Rawan Terorisme, Polisi Imbau Warga Bekasi Tak ke Jakarta pada 22 Mei

Doakan pasangan calon yang terpilih

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau masyarakat untuk mendoakan pasangan calon terpilih, daripada turun ke jalan dan melakukan demo. Apalagi, saat ini tengah ada di bulan suci Ramadhan.