TNI-Polri Siapkan 20 Ribu Personel Cadangan pada 22 Mei

Kompas.com - 20/05/2019, 16:10 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo didampingi Kapolres Bogor AKBP M Dicky saat konferensi pers di Kelurahan Nanggewer Rt 02 03 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (18/5/2019) Kompas.com/Afdhalul Ikhsan ...Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo didampingi Kapolres Bogor AKBP M Dicky saat konferensi pers di Kelurahan Nanggewer Rt 02 03 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (18/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Aparat gabungan TNI dan Polri menyiagakan personel cadangan untuk mengamankan rencana aksi 22 Mei yang rencananya akan digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada 20 ribu personel cadangan dari TNI dan Polri yang disiapkan bila dibutuhkan dalam situasi tertentu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sebelumnya, lanjut dia, aparat keamanan menyiagakan hampir 34 ribu personel. Total 54 ribu personel ini khusus ditempatkan di Ibu Kota.

Baca juga: Jelang 22 Mei, Massa Disebut Berangkat ke Jakarta Naik Bus dan Mobil Pribadi

Dedi berharap penyampaian pendapat oleh massa dan pengumuman dan penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 berjalan lancar dan damai.

Ia menuturkan, para personel ini merupakan gabungan seluruh anggota Brimob Nusantara dari seluruh kepolisian daerah dan Perintis Nusantara yang merupakan anggota Sabhara Polri.

“Semua dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan pada 22 Mei, sebelum maupun sesudah pengumuman suara tingkat nasional,” sambungnya.

Baca juga: Moeldoko: Ada Skenario Seolah-olah TNI-Polri Bertindak Sewenang-wenang pada 22 Mei

Anggota TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi, seperti diungkapkan Dedi, tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, Dedi berujar, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.

“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat. Tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” imbuhnya.

Baca juga: Menteri Nasir Minta Mahasiswa Tak Terprovokasi Ikut Aksi 22 Mei

Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Iqbal menegaskan bahwa terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei. “Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X