Menteri Nasir Minta Mahasiswa Tak Terprovokasi Ikut Aksi 22 Mei

Kompas.com - 20/05/2019, 15:48 WIB
Menristekdikti Mohamad Nasir setelah memberikan arahan pada Rapat Kerja Pimpinan PTS dalam Lingkungan LLDikti Wilayah II (Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu, Bangka Belitung) yang diselenggarakan pada Senin (18/3/2019) di Yogyakarta. Dok. KemenristekdiktiMenristekdikti Mohamad Nasir setelah memberikan arahan pada Rapat Kerja Pimpinan PTS dalam Lingkungan LLDikti Wilayah II (Sumatera Selatan, Lampung Bengkulu, Bangka Belitung) yang diselenggarakan pada Senin (18/3/2019) di Yogyakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta mahasiswa tidak terprovokasi dan ikut serta dalam aksi gerakan massa 22 Mei 2019.

"Saya ingin lakukan komunikasi yang baik dengan mahasiswa, karena mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa. Untuk itu, kita minta mahasiswa jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujar Nasir usai dialog dengan mahasiswa kelompok Cipayung di Jakarta, Senin (20/5/2019), seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, Nasir juga meminta agar mahasiswa tidak harus datang ke Jakarta untuk menghadiri apa yang dilakukan pada 22 Mei.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap Polisi Siapkan Martir untuk Aksi 22 Mei

Menurut Nasir, serahkan semua hasil keputusan hasil Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Nasir mengatakan, mahasiswa hendaknya melakukan aktivitas di dalam kampus, karena prosedur hukum sudah berjalan dengan baik.

"Jadi semua sudah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, saya berharap semua ini berjalan terus dan jangan sampai ada yang tersakiti," jelas dia.

Baca juga: Moeldoko Sebut Penyelundupan Senjata untuk Aksi 22 Mei Berhasil Digagalkan

Dalam pemilu, kalah menang merupakan hal yang biasa. Bagi yang menang tidak jumawa, yang kalah jangan merasa rendah diri.

Menurut Nasir, pihaknya tidak bertanggung jawab pada mahasiswa yang turun ke jalan pada 22 Mei.

"Kalau ternyata datang membawa simbol-simbol kampus, kampus yang akan menindak. Jangan sampai simbol-simbol dibawa, karena akan merusak sendi-sendi akademik," terang dia.

Nasir menambahkan, pihaknya sudah memberikan peringatan ke kampus agar mahasiswanya tidak melakukan aksi bersama gerakan massa, karena pemilihan umum sudah berjalan sesuai dengan konstitusi. Kalaupun ada indikasi kecurangan, maka bisa dilaporkan ke Bawaslu.

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Saat Pemerintah Akui Salah Gunakan Diksi New Normal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X