68 Persen Petahana DPRD Kabupaten Diprediksi Tak Lolos Pileg

Kompas.com - 17/05/2019, 20:09 WIB
Ketua Adkasi Lukman SaidKompas.com/Abba Gabrilin Ketua Adkasi Lukman Said

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ( Adkasi) memperkirakan 68 persen petahana DPRD Kabupaten tidak lolos dalam pemilihan anggota legislatif 2019.

Adkasi menduga kekalahan ini akibat maraknya politik uang menjelang pemilu.

"Petahana yang gagal ini akibat politik uang. Tidak ada masalahnya dengan pemungutan suara," ujar Ketua Adkasi Lukman Said di SCBD Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: 22 Caleg Artis Sumbar Gagal Dapatkan Kursi


Menurut Lukman, perlu ada revisi dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Khususnya, terkait larangan politik uang dan sanksi berat yang harus diberikan.

Lukman mengatakan, dalam Pemilu 2019, orang yang mendapat sanksi hanya sebatas tim sukses atau orang yang disuruh membagikan uang kepada masyarakat. Sementara, caleg yang bersangkutan malah tidak mendapat sanksi.

Selain itu, menurut Said, kekalahan ini adalah dampak buruk sistem rekrutmen partai politik. Dalam menetapkan calon, partai tidak lagi melihat kader terbaik, tetapi mencari tokoh yang memiliki cukup pembiayaan.

Baca juga: 4 Fakta Penggelembungan Suara Caleg Gerindra, Dilakukan PPK hingga Diupah Rp 100 Juta

Menurut Said, sistem demikian memberikan dampak buruk, karena DPRD Kabupaten berpotensi diisi orang-orang yang tidak berkualitas dan berkompeten.

Said dan anggota Adkasi lainnya mendorong agar dalam pelaksanaan pileg selanjutnya, ada penguatan dalam pemberian sanksi politik uang yang diatur dalam undang-undang. 



Terkini Lainnya

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, 'Quick Count', hingga Penanganan Kasus Makar

Klarifikasi Sepekan: Polemik Sumbangan Kasir Indomaret, "Quick Count", hingga Penanganan Kasus Makar

Nasional
Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Hoaks Sepekan: Pengancam Jokowi, Aksi Gangster, hingga BPJS Beri Rp 2 Juta

Nasional
Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Airlangga Hartarto: Sejak Reformasi, Baru Pertama Kali Golkar Menangkan Capres

Nasional
Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Tanggapi Airlangga, Jokowi Sebut Wajar Partai Golkar Ingin Kursi Ketua MPR

Nasional
Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Jokowi: Namanya Kalah Ya Pasti Tidak Puas, tetapi Ikuti Mekanisme

Nasional
Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Ketum Golkar: Yang Tak Puas Hasil Pemilu Jangan Cari Solusi di Jalanan

Nasional
Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi

Nasional
Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Rekapitulasi KPU: Golkar Unggul di Sulsel, Nasdem dan Gerindra Masuk Tiga Besar

Nasional
Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Ferdinand Hutahaean: Saya Berhenti Mendukung Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Jokowi-Jusuf Kalla Hadiri Acara Buka Puasa Partai Golkar

Nasional
Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Saksi BPN Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara di Sulsel Meski Unggul

Nasional
Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Ma'ruf di Sulawesi Selatan

Nasional
Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Pengacara Eggi Sudjana Ingin Hadirkan Ahli dan Gelar Perkara Bersama Penyidik

Nasional
Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Pengacara Sebut Eggi Sudjana Bertindak Selaku Advokat, Sehingga Tak Bisa Dipidana

Nasional
Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Ada Ancaman Teroris, Bawaslu Percaya kepada TNI dan Polri Soal Pengamanan 22 Mei

Nasional

Close Ads X