68 Persen Petahana DPRD Kabupaten Diprediksi Tak Lolos Pileg

Kompas.com - 17/05/2019, 20:09 WIB
Ketua Adkasi Lukman SaidKompas.com/Abba Gabrilin Ketua Adkasi Lukman Said

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ( Adkasi) memperkirakan 68 persen petahana DPRD Kabupaten tidak lolos dalam pemilihan anggota legislatif 2019.

Adkasi menduga kekalahan ini akibat maraknya politik uang menjelang pemilu.

"Petahana yang gagal ini akibat politik uang. Tidak ada masalahnya dengan pemungutan suara," ujar Ketua Adkasi Lukman Said di SCBD Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: 22 Caleg Artis Sumbar Gagal Dapatkan Kursi


Menurut Lukman, perlu ada revisi dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Khususnya, terkait larangan politik uang dan sanksi berat yang harus diberikan.

Lukman mengatakan, dalam Pemilu 2019, orang yang mendapat sanksi hanya sebatas tim sukses atau orang yang disuruh membagikan uang kepada masyarakat. Sementara, caleg yang bersangkutan malah tidak mendapat sanksi.

Selain itu, menurut Said, kekalahan ini adalah dampak buruk sistem rekrutmen partai politik. Dalam menetapkan calon, partai tidak lagi melihat kader terbaik, tetapi mencari tokoh yang memiliki cukup pembiayaan.

Baca juga: 4 Fakta Penggelembungan Suara Caleg Gerindra, Dilakukan PPK hingga Diupah Rp 100 Juta

Menurut Said, sistem demikian memberikan dampak buruk, karena DPRD Kabupaten berpotensi diisi orang-orang yang tidak berkualitas dan berkompeten.

Said dan anggota Adkasi lainnya mendorong agar dalam pelaksanaan pileg selanjutnya, ada penguatan dalam pemberian sanksi politik uang yang diatur dalam undang-undang. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X