Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Temuan TKN Atas Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN

Kompas.com - 17/05/2019, 08:57 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

"Yang lucu ini kasus DPT. Mereka mengatakan bahwa tanggal lahirnya sama semua. Tetapi NIK-nya sama tidak? Ini beda-beda," ujar Arya.

Arya mengatakan biasanya kombinasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggunakan tanggal lahir dan tahun kelahiran juga. Dalam materi presentasi yang disiapkan BPN, susunan NIK pemilih yang tanggal lahirnya disebut sama itu berbeda-beda.

Arya pun jadi meragukan data kecurangan BPN ini. Selain itu, kata Arya, TKN sudah memeriksa hasil penghitungan suara di TPS tersebut melalui situs Situng Komisi Pemilihan Umum.

"Lucunya, ternyata di TPS tersebut yang menang adalah 02. Jadi yang siluman siapa? Kalau ini mengada-ada, kok menguntungkan 02?" ujar Arya.

Tantang di pleno KPU

Dengan sejumlah temuan kejanggalan ini, TKN menganggap data kecurangan BPN hanya digunakan untuk memanipulasi rakyat saja. TKN pun akhirnya menantang BPN untuk saling membuka data dokumen C1 masing-masing dan membandingkannya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional yang digelar KPU.

"Kami TKN menantang BPN adu data di KPU! Kita buka satu per satu data C1 di semua TPS, 800.000 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang yang kami mampu. Kita adu data di KPU," ujar Arya.

Menurut Arya, hal ini lebih baik daripada BPN sibuk menyebarkan tuduhan curang ke mana-mana.

TKN sebenarnya sudah mengajak BPN saling adu data di tiap tingkatan rekapitulasi suara. Namun mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga selalu menandatangani hasilnya.

Arya pun heran BPN malah terus menerus menyebut ada kecurangan ketika berada di luar forum rekapitulasi. Dia berharap BPN bisa menerima tantangan ini agar perbedaan data yang diributkan BPN bisa jelas.

"Jangan koar-koar di luar bikin acara lalu mengatakan bohong dan sebagainya. Tetapi diajak adu data beneran, enggak berani," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com