Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Temuan TKN Atas Kejanggalan Data Kecurangan Pemilu Versi BPN

Kompas.com - 17/05/2019, 08:57 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengungkapkan temuan-temuan mereka soal kejanggalan data kecurangan pemilu versi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Data kecurangan tersebut sempat diumumkan BPN pada acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menyampaikan beberapa temuan itu dalam konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Kamis (16/5/2019). Mulai dari kejanggalan atas perolehan suara, tuduhan penggelembungan suara, hingga soal tempat pemungutan suara (TPS) siluman.

1. Data real count BPN yang lambat

Arya menyindir presentase perolehan suara yang diklaim BPN sebagai hasil terbaru dari real count mereka. Dalam acara itu, BPN mengumumkan pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 54,24 persen dengan status data yang masuk sebanyak 54,91 persen.

Padahal, satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Rabu (17/4/2019), Prabowo menyatakan menang dengan perolehan suara 62 persen. Hasil itu diperoleh dari penghitungan di 320.000 TPS dan sekitar 40 persen data yang masuk saat itu.

"Kami cukup takjub juga dengan data yang disampaikan. Hari pertama mereka mencapai 40 persen data. Sekarang hampir sebulan, tambah datanya cuma 10 persen. Data mereka berarti stagnan juga ya," ujar Arya.

Baca juga: Tolak Hasil Pilpres karena Kejanggalan DPT, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga

Arya mengatakan BPN mampu mengumpulkan 40 persen data dalam satu hari sekaligus. Namun, dia heran BPN hanya bisa menambah 14 persen data saja dalam waktu satu bulan.

Selain itu, hasil real count juga bertolak belakang dengan Situng Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat data masuk berada pada posisi 50 persen. Arya pun menduga klaim kemenangan 54 persen itu berdasarkan rekapitulasi "cherry picking".

Maksudnya, BPN hanya memasukan data dari TPS-TPS yang dimenangkan Prabowo-Sandiaga saja.

"Misalnya di kabupaten yang mereka menangkan, akhirnya dimasukkan ke (sistem).Tapi kabupaten yang belum menang, mereka keluarkan dulu," kata dia.

Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara TKN Jokowi-Maruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo-Sandiaga adu data C1 di KPU. Ini disampaikan dalam konferensi pers di Posko Cemara, Kamis (16/5/2019).

2. Hasil real count yang tidak 100 persen

Arya menampilkan beberapa materi presentasi BPN yang berisi data-data kecurangan versi kubu 02. Potongan materi yang didapatkan itu kemudian ditelisik oleh TKN dan diperiksa kebenarannya.

Hasilnya, kata Arya, banyak kejanggalan. Kejanggalan pertama ada pada data perkembangan real count BPN dari mulai April sampai Mei. Di sana tertulis pada 25 April, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 41,46 persen suara sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat 56,79 persen suara.

"Itu kalau dijumlahkan tidak ada 100 persen loh," kata Arya.

Baca juga: TKN Sindir Real Count BPN yang Datanya Hanya Naik 10 Persen dalam Sebulan

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com