Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Pesan Berantai yang Meresahkan

Kompas.com - 16/05/2019, 21:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Irjen Condro Kirono meminta masyarakat tak terpengaruh pesan singkat berantai yang menyebut bakal muncul kerusuhan saat penetapan hasil Pemilu pada 22 Mei nanti.

Pesan tersebut meminta ibu-ibu menyimpan bahan pangan hingga menarik tabungan di bank dengan alasan situasi nasional kurang stabil. 

Ia mengatakan Polri juga memiliki tim siber yang berpatroli di media sosial untuk meredam penyebaran kabar yang meresahkan tersebut.

Baca juga: Aktivis 98 Akan Kawal KPU pada 22 Mei 2019

"Kalau seperti yang tadi disampaikan itu sifatnya belum masuk ranah provokasi. Sehingga kita hanya mengimbau saja bahwa masyarakat tetap tenang, tetap jalankan aktivitas seperti biasa," ujar Condro saat ditemui di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Ia mengatakan tanggal 22 Mei bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan. Karena itu Polri juga bekerja sama dengan para ulama untuk meredam gejolak yang muncul pascapemilu.

Ia menambahkan, Polri telah menyiapkan kekuatan penuh untuk mengamankan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Karena itu ia meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan ancaman people power yang terus didengungkan.

Baca juga: Polri Jamin 22 Mei Aman

Selain itu, Polri telah melakukan pendekatan ke sejumlah tokoh untuk meminta masyarakat di daerah tidak berbondong-bondong menuju Jakarta pada 22 Mei nanti.

Sebab, kata Condro, muncul ajakan di media sosial mengajak masyarakat di daerah untuk pergi ke Jakarta memprotes hasil pemilu.

"Sehingga dengan adanya provokasi untuk datang ke Jakarta, itu kami juga harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang ada di desa, di daerah itu sendiri, di kabupaten, di provinsi. Dia (petugas) akan melakukan langkah-langkah tertentu," lanjut Condro.

Kompas TV Diduga diwarnai kecurangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilaksanakan KPU. Menanggapi sikap tersebut Komisi Pemilihan Umum menyatakan siap adu data dalam forum rekapitulasi. #bpnprabowosandi #kpu #bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com