Polri Jamin 22 Mei Aman

Kompas.com - 16/05/2019, 16:30 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menjamin situasi dan kondisi di seluruh Tanah Air aman saat hari penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Polisi di-back up oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI Insya Allah aman," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Selain itu, Iqbal juga berharap agar penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Ia pun mengingatkan, penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki batasan tertentu. Misalnya, menghargai hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Mendagri Yakin Penetapan Hasil Pemilu 22 Mei Aman

"Kita berdoa bahwa semua masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apapun isi hatinya tetap dalam koridor Undang-Undang atau hukum," ungkapnya.

Kemudian, Iqbal meminta kepada publik agar tidak percaya begitu saja informasi yang beredar di media sosial.

Di sisi lain, kata Iqbal, Polri akan mendalami informasi yang beredar di media sosial dengan melakukan patroli siber.

"Ada berbagai info di media sosial, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate," ujarnya.

"Kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa, dan lain-lain. Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontingensi, dan sebagainya," sambung Iqbal.

Baca juga: Suasana Panas Jelang 22 Mei, Ganjar dan Ridwan Kamil Sepakat Beri Pesan Damai di Medsos

Selain upaya persuasif, Iqbal menegaskan bahwa pihaknya juga akan menindak oknum yang melanggar sesuai koridor hukum yang berlaku.

Untuk teknis pengamanan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo sebelumnya menuturkan, terdapat 32.000 personel TNI-Polri yang diturunkan.

"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X