Polri Jamin 22 Mei Aman

Kompas.com - 16/05/2019, 16:30 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menjamin situasi dan kondisi di seluruh Tanah Air aman saat hari penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Polisi di-back up oleh TNI, meyakinkan semua wilayah NKRI Insya Allah aman," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/5/2019).

Selain itu, Iqbal juga berharap agar penyampaian pendapat oleh masyarakat dilakukan sesuai hukum yang berlaku.

Ia pun mengingatkan, penyampaian pendapat di muka umum juga memiliki batasan tertentu. Misalnya, menghargai hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Mendagri Yakin Penetapan Hasil Pemilu 22 Mei Aman

"Kita berdoa bahwa semua masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apapun isi hatinya tetap dalam koridor Undang-Undang atau hukum," ungkapnya.

Kemudian, Iqbal meminta kepada publik agar tidak percaya begitu saja informasi yang beredar di media sosial.

Di sisi lain, kata Iqbal, Polri akan mendalami informasi yang beredar di media sosial dengan melakukan patroli siber.

"Ada berbagai info di media sosial, kita tidak boleh juga terlalu percaya, tapi prinsip institusi Kepolisian itu selalu tidak boleh underestimate," ujarnya.

"Kita kan ada petugas patroli siber, yang tugasnya melakukan profiling, mengidentifikasi ini siapa yang menyebar konten ini, motif apa, dan lain-lain. Mabes Polri sudah menyiapkan berbagai kemungkinan-kemungkinan kontingensi, dan sebagainya," sambung Iqbal.

Baca juga: Suasana Panas Jelang 22 Mei, Ganjar dan Ridwan Kamil Sepakat Beri Pesan Damai di Medsos

Selain upaya persuasif, Iqbal menegaskan bahwa pihaknya juga akan menindak oknum yang melanggar sesuai koridor hukum yang berlaku.

Untuk teknis pengamanan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo sebelumnya menuturkan, terdapat 32.000 personel TNI-Polri yang diturunkan.

"Kekuatan yang dilibatkan untuk TNI-Polri ada 32.000 (personel) dalam rangka untuk memberikan suatu jaminan keamanan pelaksanaan pengumuman hasil penghitungan secara nasional pilpres dan pileg," tutur Dedi di gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X