Fraksi Partai Golkar Tolak Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Kompas.com - 15/05/2019, 16:49 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir saat konferensi pers menolak Pansus Pemilu 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir saat konferensi pers menolak Pansus Pemilu 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar DPR menolak usulan penggunaan hak angket untuk membentuk Pansus Pemilu 2019.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Adies Kadir, mengatakan, partainya menilai Pemilu 2019 sudah berjalan dengan baik.

"Fraksi Partai Golkar DPR RI menolak dibentuknya Pansus Pemilu oleh DPR RI. Jadi menurut kami tadi proses di setiap tingkatan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai semua secara prosedur dan mekanisme, sesuai dengan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Adies dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Adies mengatakan, memang masih terdapat kekurangan dalam Pemilu 2019.


Baca juga: PKS: Ada Tiga Hal yang Harus Diselidiki oleh Pansus Pemilu 2019

Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai masih mampu mengatasi persoalan itu.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan lancar.

"Apabila ada perselisihan-perselisihan, tentunya mekanismenya ada, kita selesaikan melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Adies.

Sebelumnya, penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019 diusulkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai, pembentukan pansus sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Baca juga: Partai Demokrat Belum Tandatangani Usulan Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Ia mengatakan, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.

Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, Ledia menegaskan, perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan, hingga saat ini sudah ada 31 anggota dari Fraksi PKS, Gerindra dan PAN yang telah menandatangani usulan pembentukan pansus.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X