Tekan Budaya Pragmatis, Jokowi Disarankan Tolak Permintaan Koalisi Partai Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi beberapa partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga akan mengubah arah dukungannya usai penghitungan suara Pilpres diumumkan.

Namun, dia menyarankan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf menolak permintaan itu.

"Menurut saya lebih bagus Presiden tolak saja," ujar Arya ketika dihubungi, Senin (13/5/2019).

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Koalisi Jokowi Siap Bekerja Sama dengan Parpol Pendukung Prabowo di Parlemen

Alasannya adalah untuk menghindari budaya politik pragmatis. Menurut Arya, partai politik harus menyadari bahwa koalisi merupakan komitmen yang harus dibentuk sejak awal. Bukan malah bergabung di tengah jalan.

"Jadi biar memberi kesan ke partai, kalau anda mau koalisi ya harus sejak awal. Harus berjuang bersama sejak awal, bukan di akhir. Ini untuk membangun budaya ke partai bahwa mereka jangan pragmatis gitu," ujar Arya.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Alasan lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan di parlemen. Tanpa partai koalisi Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, perbandingan kursi di DPR sudah 60:40.

Partai pendukung Jokowi-Ma'ruf menguasai lebih kurang 60 persen kursi di DPR dan partai pendukung Prabowo-Sandiaga menguasai sisanya.

Jika partai pendukung paslon 02 berbalik mendukung paslon 01, artinya Koalisi Indonesia Kerja akan semakin menguasai parlemen.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

Arya khawatir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan kurang mendapat kritik membangun dari parlemen.

"Ini membuat parlemen menjadi mandul. Kalau komposisi yang sekarang sebenarnya tetap tidak imbang, pendukung 01 tetap lebih tinggi. Tetapi paling tidak pemerintah ada sparing partner-nya agar demokrasi ini juga bekerja dengan baik," kata dia.