Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Nasdem Sebut Koalisi Jokowi Siap Bekerja Sama dengan Parpol Pendukung Prabowo di Parlemen

Kompas.com - 13/05/2019, 14:03 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf diprediksi akan menguasai mayoritas kursi di DPR pada periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan partai yang tergabung dalam KIK pada dasarnya membuka kesempatan untuk partai non-koalisi untuk ikut bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara pada periode lima tahun ke depan.

Baca juga: Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

"Dari sisi model dasar perpolitikan nasional kita, maka kami tentu sangat menghormati politik dengan tetap membuka ruang kerja sama politik untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kursi ketua DPR akan ditempati oleh partai pemenang pemilu. Johnny mengatakan, susunan kursi pimpinan DPR adalah sesuatu yang tidak bisa diutak-atik lagi.

Namun, kata Johnny, KIK membuka ruang kerja sama untuk posisi lainnya misalnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berdasarkan UU MD3, penetapan pimpinan MPR masih menggunakan sistem paket, bukan berdasarkan perolehan suara.

"Maka kami tentu membangun relasi politik dengan DPD, dengan partai non-TKN KIK yang ada di BPN 02," ujar Johnny.

Johnny mengatakan sebenarnya kekuatan partai KIK sudah cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi di DPR. Namun, kata dia, pihaknya menginginkan ada gotong royong politik.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Dia juga tidak mau bahwa gotong royong ini dilihat sebagai praktik bagi-bagi kekuasaan. Menurut dia ini adalah bentuk kontribusi politik dari semua partai yang bisa diberikan untuk memperkuat lembaga.

Ketika ditanya partai mana yang berpotensi untuk ikut dalam "gotong royong" itu, Johnny mengatakan semua punya peluang.

"Semuanya baik PAN, Demokrat, PKS, bahkan Gerindra pun terbuka peluang kerja sama politik. Kita berpikir untuk negara tetapi sekali lagi kontribusi apa yang bisa diberikan untuk membangun soliditas penyelenggara negara," kata Johnny.

Kompas TV Seberapa mendesaknya pembentukan pansus Pemilu 2019? Apa yang ingin dicari dari pansus ini nantinya? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa dan pendiri netgrit sekaligus komisoner KPU periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay, dan Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com