Soal Pindah Koalisi, PAN Masih Terikat Kontrak Politik dengan Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional (PAN) sudah memiliki kontrak politik dengan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Karena itu, PAN tidak bisa seenaknya meninggalkan barisan partai politik koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemenang Pemilu serentak 2019 pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

“Kita kan sudah punya kontrak politik ya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Sandiaga. Nanti pada tanggal 22 (Mei 2019), penghitungan resmi sudah dilakukan, pengumuman diberikan oleh KPU, bagaimana hasilnya?” ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno saat dijumpai di kediamah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Saat Rapat Paripurna, PAN dan Demokrat Diam soal Usul Pembentukan Pansus Pemilu 2019

Arah koalisi PAN pun baru bisa ditentukan setelah penetapan hasil Pemilu 2019. Bisa bertahan bersama-sama barisan partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga. Namun, bisa juga berubah haluan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Jadi, hasilnya dulu, setelah itu sikapnya bagaimana, itu nanti. Kita tentukan langkah yang selanjutnya,” ujar Eddy.

Ia meyakini Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai politik pendukungnya setelah rakyat Indonesia mengetahui pasti siapa pemenang Pemilu 2019. Prabowo bakal bertanya kepada pimpinan parpol pendukungnya, apakah akan bertahan atau berpindah haluan.

Baca juga: Bima Arya: Setelah Pemilu 2019, PAN Akan Tentukan Arah Dukungan

Namun, Eddy menegaskan bahwa setiap partai politik, termasuk PAN memiliki wewenang yang independen dalam memutuskan apakah akan hengkang atau bertahan.

Soal komunikasi antara Zulkifli dengan Jokowi yang cukup intens pasca-Pemilu 2019, Eddy yakin, kedua tokoh itu tidak spesifik membahas kemungkinan koalisi. Sebab, dalam pertemuan itu, Zulkifli berstatus sebagai Ketua MPR RI.

“Saya tidak yakin bahwa di dalam pertemuan yang dihadiri oleh begitu banyak undangan, begitu ramai, ada pembicaraan (mengenai koalisi) dilakukan. Saya kira tidak. Karena kita masih fokus untuk menuntaskan berbagai tugas pasca-Pemilu dan akan diselesaikan menunggu pengumuman tanggal 22 Mei,” ujar Eddy.