Kompas.com - 13/05/2019, 14:57 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemindahan ibu kota negara paling cepat direalisasikan pada 2024. Hal itu bisa dilakukan apabila aspek administratif dan yuridis rampung sesuai dengan jadwal yang dibuat pemerintah.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara diskusi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

“Kalau menggunakan skenario cepat, paling tidak 2024 itu sudah mulai ada aktivitas pemindahan. Paling tidak, kalau tidak seluruhnya, sebagian pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara baru tersebut,” ujar Bambang.

Baca juga: Ibu Kota Baru Didesain Menampung 1,5 Juta Penduduk

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian seluruh aspek soal pemindahan ibu kota negara baru.

Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan pada 7-9 Mei 2019, ada tiga daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti DKI Jakarta, yakni:

1. Bukit Soeharto yang terletak di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah

3. Kawasan Segitiga yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Komisi II DPR: Pansus Pemindahan Ibu Kota akan Dibentuk

“Kajian ini akan difinalisasi akhir tahun ini, sehingga keputusan lokasi bisa juga dilakukan akhir tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilanjutkan dengan persiapan pembangunan,” ujar Bambang.

Setelah itu, pemerintah akan melangsungkan konsultasi dengan DPR RI untuk menyepakati bentuk produk hukum apa yang diperlukan sebagai syarat yuridis administratif pemindahan ibu kota negara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Geledah 3 Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Menkes: Vaksinasi Dosis Pertama di 5 Kota Penyelenggara PON XX Capai 62,7 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.