Ibu Kota Baru Didesain Menampung 1,5 Juta Penduduk

Kompas.com - 13/05/2019, 12:57 WIB
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ibu negara baru Indonesia pengganti DKI Jakarta di Pulau Kalimantan didesain menampung 1,5 juta penduduk.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam diskusi membahas ibu kota negara baru di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

“Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan,” ujar Bambang.

Baca juga: Feeling Jokowi soal Ibu Kota Negara Baru: Bukit Soeharto, Gunung Mas, atau Kawasan Segitiga?

Angka tersebut didasarkan pada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eksekutif, legislatif dan yudikatif yang juga akan ‘bedol besa’ ke ibu kota negara baru tersebut.

“Perkiraan jumlah ASN eksekutif, legislatif dan yudikatif sekitar 200.000. Kemudian TNI-Polri 25.000. Lalu, pihak keluarga yang juga akan ikut. Patokan simpelnya satu keluarga empat orang, sudah hampir satu juta,” ujar Bambang.

“Ditambah pelaku bisnis yang akan mendukung kegiatan ekonomi di ibu kota baru, sekitar 300.000 orang,” lanjut dia.

Baca juga: Komisi II DPR: Pansus Pemindahan Ibu Kota akan Dibentuk

Dilihat dari penduduk dan potensi kegiatan ekonominya, Bappenas memprediksi ibu kota negara baru ini tidak akan masuk ke daftar kota besar di Indonesia.

Namun, hal itu bukan menjadi persoalan. Sebab, pembangunan ibu kota negara baru memang bukan didesain untuk menjadikannya sebagai kota besar.

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian seluruh aspek soal pemindahan ibu kota negara baru.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Paling Cepat 2024, Begini Tahapannya

Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, ada tiga daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti DKI Jakarta, yakni:

1. Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 

2. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

3. Kawasan Segitiga yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan,
dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Kajian ini akan difinalisasi akhir tahun ini sehingga keputusan lokasi bisa juga dilakukan akhir tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilanjutkan dengan persiapan pembangunan,” ujar Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X