Ibu Kota Baru Didesain Menampung 1,5 Juta Penduduk

Demikian diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam diskusi membahas ibu kota negara baru di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).

“Ibu kota baru nanti didesain hanya untuk 1,5 juta orang. Ini adalah jumlah yang sudah maksimal sesuai dengan perhitungan,” ujar Bambang.

Angka tersebut didasarkan pada jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) eksekutif, legislatif dan yudikatif yang juga akan ‘bedol besa’ ke ibu kota negara baru tersebut.

“Perkiraan jumlah ASN eksekutif, legislatif dan yudikatif sekitar 200.000. Kemudian TNI-Polri 25.000. Lalu, pihak keluarga yang juga akan ikut. Patokan simpelnya satu keluarga empat orang, sudah hampir satu juta,” ujar Bambang.

“Ditambah pelaku bisnis yang akan mendukung kegiatan ekonomi di ibu kota baru, sekitar 300.000 orang,” lanjut dia.

Dilihat dari penduduk dan potensi kegiatan ekonominya, Bappenas memprediksi ibu kota negara baru ini tidak akan masuk ke daftar kota besar di Indonesia.

Namun, hal itu bukan menjadi persoalan. Sebab, pembangunan ibu kota negara baru memang bukan didesain untuk menjadikannya sebagai kota besar.

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian seluruh aspek soal pemindahan ibu kota negara baru.

Berdasarkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pulau Kalimantan selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, ada tiga daerah yang digadang-gadang akan menjadi pengganti DKI Jakarta, yakni:

1. Bukit Soeharto yang terletak di di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 

2. Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

3. Kawasan Segitiga yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan,
dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Kajian ini akan difinalisasi akhir tahun ini sehingga keputusan lokasi bisa juga dilakukan akhir tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilanjutkan dengan persiapan pembangunan,” ujar Bambang.