"Feeling" Jokowi soal Ibu Kota Negara Baru: Bukit Soeharto, Gunung Mas, atau Kawasan Segitiga?

Kompas.com - 09/05/2019, 07:21 WIB
Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang. Jay/Humas SetkabPresiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat meninjau salah satu lokasi alternatif pengganti ibu kota RI, di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, Rabu (8/5/2019) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Keseriusan Presiden Joko Widodo atas rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta dibuktikan dengan meninjau langsung daerah-daerah tersebut.

Selama tiga hari, yakni 7 hingga 9 Mei 2019, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana blusukan ke sejumlah daerah di Pulau Kalimantan.

“Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” ujar Presiden Jokowi di sela blusukannya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bisa Kurangi Campur Tangan Pusat terhadap Aturan dan Program DKI Jakarta

Lantas, daerah mana saja di Pulau Borneo tersebut yang dipertimbangkan menjadi pengganti DKI Jakarta?

1. Bukit Soeharto

Pertama, Presiden menjelajahi kawasan Bukit Soeharto di kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Daerah itu sudah 1,5 tahun terakhir ini dikaji sebagai pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Baca juga: Jokowi Bandingkan Kalteng dan Kaltim yang Jadi Calon Ibu Kota Baru

Selama peninjauan berlangsung, Presiden mendapatkan pemaparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Zairin Zain.

Kawasan itu memiliki beberapa keunggulan. Hal terpenting, infrastruktur dasar terbilang sudah tersedia.

“Kebetulan, ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airport-nya, Samarinda juga ada airport-nya. Sudah enggak buat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Gunung Mas Paling Siap Jadi Ibu Kota, tetapi Infrastruktur Harus Bangun dari Nol

Namun, kesiapan infrastruktur tentu bukan satu-satunya aspek yang dipertimbangkan. Pemerintah juga mempelajari kajian sosial, politik serta geografis.

“Ini yang perlu dipertajam,” ujar Jokowi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X