Kalah Telak di Sumbar, Prestasi Jokowi Tak Mampu Luluhkan Politik Identitas

Kompas.com - 13/05/2019, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo saat bercengkerama dengan alim ulama asal Sumatera Barat usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat bercengkerama dengan alim ulama asal Sumatera Barat usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagalnya Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dalam meloloskan caleg DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat diikuti dengan anjloknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengaku pusing dengan hasil perolehan suara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sumbar. Ia menyebutkan, sosialisasi yang dilakukan Jokowi dan tim di Sumbar lebih gencar dibandingkan Pilpres 2014, tetapi hasilnya malah makin jeblok.

"Beberapa kali Jokowi mendatangi Sumbar, membangun Sumbar. Apa lagi yang kurang? Dukungan kepala daerah, dukungan ulama seperti Buya Masoed, Buya Shofwan, Buya Bagindo. Saya pikir semuanya sudah ada," kata Hendra.

Baca juga: Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menilai gencarnya sosialisasi dan kebijakan pemerintah Jokowi dalam membangun Sumbar memang tidak mampu mengangkat perolehan suaranya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sebab, prestasi pemerintah Jokowi tak mampu melunturkan politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumbar terhadap dirinya dan PDI-P.

"Jokowi dianggap tidak ramah dengan umat Islam, hal itu berdampak juga ke PDI-P sebagai partai pengusung utama. Apa yang dibangun dan prestasi dari pemerintahan Jokowi tidak ada artinya karena sentimen keagamaan dan argumen politik identitas yang kuat," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi, lanjutnya, dianggap masyarakat Sumbar sebagai tokoh capres yang berjarak dengan umat Islam.

 

Baca juga: Sosialisasi Gencar, Jokowi-Maruf Justru Kalah Telak di Sumbar, Kenapa?

Di saat yang bersamaan, masyarakat Sumbar memberikan apresiasi kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto beserta partai pengusungnya, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat yang dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Adi menjelaskan, Isu-isu berbasis politik identitas dan agama kian menyurutkan elektoral Jokowi di Sumbar. Masyarakat Sumbar dinilai memiliki irisan keislaman yang relatif berbeda dengan pendukung umat Islam-nya Jokowi.

"Mereka ini (masyarakat Sumbar) memiliki preferensi agama yang berbeda dengan preferensi agama yang mendukung Jokowi. Jokowi dan PDI-P dinilai kurang bersahabat lah dengan umat Islam, itu terlihat dari isu-isu tentang kriminalisasi ulama, penangkapan aktivis Islam, dan sebagainya," imbuh Adi.

Meskipun di koalisi pendukung Jokowi terdapat tokoh-tokoh umat Islam, seperti diungkapkan Adi, hal itu tidak mampu mencairkan kuatnya politik identitas dan sentimen negatif terhadap masyarakat Sumbar terhadap Jokowi.

Pasalnya, isu-isu berbasiskan keagamaan sudah terbangun dalam masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2019.

"Isu-isu berbasiskan keagamaan tersebut telah mengalahkan prestasi pemerintah Jokowi. Potret masyarakat di Sumbar masih sosiologis dan emosial dan menjadikan agama sebagai instrumen utama preferensi politik," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.