Kalah Telak di Sumbar, Prestasi Jokowi Tak Mampu Luluhkan Politik Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagalnya Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dalam meloloskan caleg DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat diikuti dengan anjloknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengaku pusing dengan hasil perolehan suara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sumbar. Ia menyebutkan, sosialisasi yang dilakukan Jokowi dan tim di Sumbar lebih gencar dibandingkan Pilpres 2014, tetapi hasilnya malah makin jeblok.

"Beberapa kali Jokowi mendatangi Sumbar, membangun Sumbar. Apa lagi yang kurang? Dukungan kepala daerah, dukungan ulama seperti Buya Masoed, Buya Shofwan, Buya Bagindo. Saya pikir semuanya sudah ada," kata Hendra.

Baca juga: Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menilai gencarnya sosialisasi dan kebijakan pemerintah Jokowi dalam membangun Sumbar memang tidak mampu mengangkat perolehan suaranya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sebab, prestasi pemerintah Jokowi tak mampu melunturkan politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumbar terhadap dirinya dan PDI-P.

"Jokowi dianggap tidak ramah dengan umat Islam, hal itu berdampak juga ke PDI-P sebagai partai pengusung utama. Apa yang dibangun dan prestasi dari pemerintahan Jokowi tidak ada artinya karena sentimen keagamaan dan argumen politik identitas yang kuat," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Jokowi, lanjutnya, dianggap masyarakat Sumbar sebagai tokoh capres yang berjarak dengan umat Islam.

Baca juga: Sosialisasi Gencar, Jokowi-Maruf Justru Kalah Telak di Sumbar, Kenapa?

Di saat yang bersamaan, masyarakat Sumbar memberikan apresiasi kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto beserta partai pengusungnya, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat yang dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Adi menjelaskan, Isu-isu berbasis politik identitas dan agama kian menyurutkan elektoral Jokowi di Sumbar. Masyarakat Sumbar dinilai memiliki irisan keislaman yang relatif berbeda dengan pendukung umat Islam-nya Jokowi.

"Mereka ini (masyarakat Sumbar) memiliki preferensi agama yang berbeda dengan preferensi agama yang mendukung Jokowi. Jokowi dan PDI-P dinilai kurang bersahabat lah dengan umat Islam, itu terlihat dari isu-isu tentang kriminalisasi ulama, penangkapan aktivis Islam, dan sebagainya," imbuh Adi.

Meskipun di koalisi pendukung Jokowi terdapat tokoh-tokoh umat Islam, seperti diungkapkan Adi, hal itu tidak mampu mencairkan kuatnya politik identitas dan sentimen negatif terhadap masyarakat Sumbar terhadap Jokowi.

Pasalnya, isu-isu berbasiskan keagamaan sudah terbangun dalam masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2019.

"Isu-isu berbasiskan keagamaan tersebut telah mengalahkan prestasi pemerintah Jokowi. Potret masyarakat di Sumbar masih sosiologis dan emosial dan menjadikan agama sebagai instrumen utama preferensi politik," jelasnya.