Kalah Telak di Sumbar, Prestasi Jokowi Tak Mampu Luluhkan Politik Identitas

Kompas.com - 13/05/2019, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo saat bercengkerama dengan alim ulama asal Sumatera Barat usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat bercengkerama dengan alim ulama asal Sumatera Barat usai menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagalnya Partai PDI Perjuangan (PDI-P) dalam meloloskan caleg DPR RI di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat diikuti dengan anjloknya perolehan suara pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mengaku pusing dengan hasil perolehan suara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sumbar. Ia menyebutkan, sosialisasi yang dilakukan Jokowi dan tim di Sumbar lebih gencar dibandingkan Pilpres 2014, tetapi hasilnya malah makin jeblok.

"Beberapa kali Jokowi mendatangi Sumbar, membangun Sumbar. Apa lagi yang kurang? Dukungan kepala daerah, dukungan ulama seperti Buya Masoed, Buya Shofwan, Buya Bagindo. Saya pikir semuanya sudah ada," kata Hendra.

Baca juga: Gagal di Dapil Sumbar, PDI-P Dinilai Tersandung Politik Identitas

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menilai gencarnya sosialisasi dan kebijakan pemerintah Jokowi dalam membangun Sumbar memang tidak mampu mengangkat perolehan suaranya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sebab, prestasi pemerintah Jokowi tak mampu melunturkan politik identitas dan sentimen negatif masyarakat Sumbar terhadap dirinya dan PDI-P.

"Jokowi dianggap tidak ramah dengan umat Islam, hal itu berdampak juga ke PDI-P sebagai partai pengusung utama. Apa yang dibangun dan prestasi dari pemerintahan Jokowi tidak ada artinya karena sentimen keagamaan dan argumen politik identitas yang kuat," ujar Adi kepada Kompas.com, Senin (13/5/2019).

Jokowi, lanjutnya, dianggap masyarakat Sumbar sebagai tokoh capres yang berjarak dengan umat Islam.

 

Baca juga: Sosialisasi Gencar, Jokowi-Maruf Justru Kalah Telak di Sumbar, Kenapa?

Di saat yang bersamaan, masyarakat Sumbar memberikan apresiasi kepada capres nomor urut 02, Prabowo Subianto beserta partai pengusungnya, Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat yang dianggap memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Adi menjelaskan, Isu-isu berbasis politik identitas dan agama kian menyurutkan elektoral Jokowi di Sumbar. Masyarakat Sumbar dinilai memiliki irisan keislaman yang relatif berbeda dengan pendukung umat Islam-nya Jokowi.

"Mereka ini (masyarakat Sumbar) memiliki preferensi agama yang berbeda dengan preferensi agama yang mendukung Jokowi. Jokowi dan PDI-P dinilai kurang bersahabat lah dengan umat Islam, itu terlihat dari isu-isu tentang kriminalisasi ulama, penangkapan aktivis Islam, dan sebagainya," imbuh Adi.

Meskipun di koalisi pendukung Jokowi terdapat tokoh-tokoh umat Islam, seperti diungkapkan Adi, hal itu tidak mampu mencairkan kuatnya politik identitas dan sentimen negatif terhadap masyarakat Sumbar terhadap Jokowi.

Pasalnya, isu-isu berbasiskan keagamaan sudah terbangun dalam masyarakat selama masa kampanye Pemilu 2019.

"Isu-isu berbasiskan keagamaan tersebut telah mengalahkan prestasi pemerintah Jokowi. Potret masyarakat di Sumbar masih sosiologis dan emosial dan menjadikan agama sebagai instrumen utama preferensi politik," jelasnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X