Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

Bertemu Kivlan Zen di Tempat Rahasia

Kompas.com - 13/05/2019, 08:02 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"TAHUN 1998 juga Pak Kivlan yang menjadi komandan bisnis Pamswakarsa gagal mempertahankan Pak Habibie (sebagai presiden)," ucap politisi Partai Demokrat, Andi Arief, melalui pesan singkat.

"Pamswakarsa telah membawa korban rakyat cukup banyak di mana masa pro demokrasi diadu dengan Pamswakarsa. Rakyat puluhan tewas, Pak Kivlan mendapat untung dari bisnisnya," kata Andi lagi. 

“Andi Arief itu yang setan gundul!” kata mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief terlibat perang pernyatan dengan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

Sebelumnya, Andi menulis pernyataan di Twitter yang menyebut angka 62 persen yang diklaim sebagai kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2019 sebagai bisikan setan gundul yang tak berdasar.

Andi juga mengkritik Kivlan yang mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Jakarta. Kivlan membalas dengan menyebut Andi Arief sebagai setan gundul.

Sepekan jelang pengumuman resmi KPU soal hasil pemilu, berbagai pernyataan yang saling serang antarkubu berseliweran, menaikkan eskalasi suhu politik di Indonesia.

Saya mencari Kivlan Zein untuk mewawancarainya. Kivlan sempat dicegah bepergian ke luar negeri. Polisi menyebut Kivlan akan pergi ke Brunei Darussalam melalui Batam.

Tak sampai 24 jam, surat cegah itu dicabut. Polisi mendapat jaminan bahwa Kivlan akan kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi. Kivlan dilaporkan atas tuduhan penyebaran berita bohong dan makar. Lagi pula, masa berlaku paspor Kivlan akan segera habis.

Saya bertemu Kivlan di tempat yang dirahasiakan. Untuk menemuinya, tim AIMAN membutuhkan waktu beberapa hari setelah ia dinyatakan terjerat kasus dugaan makar. Saya bertanya seputar tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Kivlan menjawab

Saya bertanya soal tudingan yang menyebut bahwa ia adalah komandan bisnis pengerahan massa dan soal setan gundul. Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 WIB menayangkan wawancara lengkapnya.

Secara spesifik saya bertanya, benarkah Kivlan memiliki bisnis pengerahan massa dan menggunakan bisnis itu untuk berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu?

“Kalau saya melakukan hal ini, tentu saya sudah kaya raya. Tapi, saya baru saja beli rumah beberapa tahun lalu. Sebelumnya, 18 tahun saya ngontrak. Tidak benar itu semua!" jawab Kivlan.

Saya juga bertanya kenapa ia bereaksi keras terhadap pernyataan Andi Arief soal setan gundul, padahal Andi tidak menyebut nama.

"Andi Arief yang setan gundul itu," jawab Kivlan.

"Jangan-jangan betul Pak Kivlan yang membisiki Pak Prabowo?" tanya saya.

Kivlan menjawab panjang lebar. Intinya, ia mengatakan, dirinya tidak pernah bertemu Prabowo lebih dari empat tahun terakhir. Ia tak pernah datang ke kediaman Prabowo, baik di Kertanegara maupun Hambalang.

Menemui Wiranto

Tak hanya menemui Kivlan, pekan ini saya juga menemui Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto. Saya bertanya, benarkah ada rencana makar dari sejumlah kelompok tertentu di Indonesia?

“Silakan tanya kepada mereka yang punya rencana,” jawab Wiranto. Pada dasarnya, Wiranto menegaskan, setiap pelaku pelanggaran hukum akan ditindak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko PolhukamKompas.com/Fitria Chusna Farisa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam

Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum yang akan menilai ucapan, tindakan, dan pemikiran dari para elite politik di Indonesia yang mengarah pada penghasutan dan berujung pada gerakan inkonstitusional.

Saya kembali bertanya, apakah situasinya sudah sedemikian mengkhawatirkan sehingga Kemenko Polhukam membentuk Tim Asistensi Hukum?

Wiranto menjelaskan panjang lebar. Intinya, kata dia, pemerintah wajib menjaga kondisi dalam negeri kondusif demi kepentingan rakyat.

"Jangan sampai ada isu-isu tidak benar yang meresahkan dan menakuti masyarakat," kata Wiranto.

Makar dan orasi Eggi Sudjana

Ada satu lagi sosok yang mengemuka di tengah hiruk pikuk politik Indonesia yang tengah memanas: Eggi Sudjana. Ia adalah seorang pengacara dan aktivis. Polisi telah menetapkan Eggi sebagai tersangka dengan tuduhan makar.

Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait orasinya di depan kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, setelah pencoblosan 17 April lalu.

"Kekuatan people power mesti dilakukan? Setuju? Berani? Berani?” seru Eggi di depan para pendukung Prabowo.

"Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan karena ini sudah kedaulatan rakyat, bahkan ini mungkin cara dari Allah mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power, insya Allah,” demikian potongan orasi Eggi.

Sepekan jelang pengumuman suhu panas politik meningkat drastis. Dalam ritual pemilihan calon pemimpin lima tahun ke depan, suara kecurangan lumrah diteriakkan, tak boleh ditutup.

Tapi mesti diingat, mereka yang berteriak curang harus menyampaikan data yang valid, tidak sekadar berteriak-teriak.

Penyelesaian atas dugaan kecurangan pun harus berjalan dalam koridor hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Bukan yang lain.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com