Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

21 Tahun Tragedi Trisakti, Amnesty Internasional Desak Penyelesaian Kasus

Kompas.com - 12/05/2019, 15:02 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menyelesaikan Tragedi Trisakti melalui jalur hukum.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyikapi peringatan 21 tahun Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998.

"Pertama, Amnesty mendesak kembali pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan tragedi penembakan mahasiswa di Universitas Trisakti, Universitas Atma Jaya, dan di kampus-kampus lain di Indonesia yang terjadi pada masa-masa awal Reformasi," kata Usman saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Jokowi : Kita Tidak Ingin Peristiwa 1998 Terjadi Lagi...

Ia menekankan, korban beserta keluarganya berhak mendapatkan keadilan hukum. Hal itu dapat terwujud dengan membawa pelaku ke pengadilan.

Selain itu, kata Usman, korban juga berhak mendapatkan penjelasan perihal peristiwa tersebut beserta hak-hak lainnya.

"Korban berhak untuk memperoleh kembali sejauh mungkin kehidupannya yang telah rusak melalui kebijakan reparasi dari negara. Hak atas keadilan hukum, kebenaran, dan pemulihan adalah hak-hak terpenting dari para korban yang wajib dipenuhi oleh negara," ujar dia.

Amnesty juga mendesak agar penyelesaian tragedi tersebut masuk dalam agenda pemerintah beserta anggota DPR terpilih.

Baca juga: 21 Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi...

Tragedi tersebut mencerminkan pembatasan kebebasan akademik dan berpendapat dalam aspek sosial politik.

Oleh karena itu, tragedi tersebut penting untuk diperingati agar hal yang sama tak terulang kembali.

"Tragedi Trisakti adalah tragedi pemberangusan kebebasan akademik, termasuk kemerdekaan berpikir di dunia kampus maupun kemerdekaan untuk berpendapat dalam kehidupan sosial politik. Memperingati tragedi ini menjadi sangat penting agar negara dan pemerintah tidak mengulangi hal-hal tersebut," tutur Usman.

Baca juga: Di Balik Reformasi 1998, Catatan Pribadi Laksamana Sukardi dalam Buku

Pada 12 Mei 1998, empat mahasiswa tewas dalam penembakan terhadap peserta demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto, di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat.

Empat mahasiswa tersebut, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie.

Sementara itu, dokumentasi Kontras menulis, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Tragedi Trisakti menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru.

Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, hingga akhirnya memaksa Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com