Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Di Balik Reformasi 1998", Catatan Pribadi Laksamana Sukardi dalam Buku

Kompas.com - 06/08/2018, 19:12 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus salah satu politisi senior, Laksamana Sukardi membukukan catatan pribadinya tentang era Orde Baru hingga pasca-Reformasi 1998 melalui buku berjudul Di Balik Reformasi 1998 (2018) yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas.

Laks mengemukakan catatan refleksi pengalamannya sejak 1990 hingga 2004, saat ia terlibat dalam bayang-bayang rezim Orde Baru hingga pasca-Reformasi.

Dalam bukunya, ia mengungkapkan pengalamannya atas upaya pemerintah sejak transisi Reformasi 1998 yang berjuang keras mengembalikan integritas dan kewibawaan bangsa yang sempat terpuruk sejak Orde Baru.

"Supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah membuat negara kita porak-poranda. Dan kita mengalami krisis sangat luar biasa waktu," kata Laks dalam sambutannya di Menara Imperium, Jakarta, Senin (6/8/2018).

"Saya masih ingat pada waktu itu ekonomi kita susut sebesar 13 persen. Mudah-mudahan itu pengalaman sekali saja," ujarnya.

(Baca juga liputan khusus Reformasi 1998 dalam: "Kejatuhan (daripada) Soeharto")

Laks menuturkan, banyak hal yang ia ceritakan di dalam bukunya ini. Dua di antaranya terkait pengalamannya melihat fenomena ekonomi, sosial, politik pada tahun 1990-1998 serta sulitnya mengatasi berbagai permasalahan akibat krisis multidimensional 1998.

"Apa yang saya uraikan yaitu pada masa-masa sebelum terjadinya reformasi yaitu dari tahun 1990-1998. Itu adalah masa-masa menarik bagi saya untuk saya tuliskan. Setelah Reformasi juga saya cuplik pengalaman-pengalaman yang sulit," kata dia.

Laks menekankan, buku ini menjadi sebuah pesan sejarah khususnya kepada generasi muda untuk menjaga Indonesia tak terjerumus dalam berbagai kesalahan sama yang terjadi pada era Orde Baru.

"Apalagi dalam iklim demokrasi sekarang ini demokrasi itu kita tidak peroleh dengan cuma-cuma. Kita lihat juga memasuki tahun pemilu nanti itu kan juga sebuah hasil dari Reformasi, juga kebebasan berpendapat dan upaya memberikan kekuatan kepada DPR juga Reformasi," kata Laksamana Sukardi.

"Saya kira banyak sekali (yang ditulis), upaya-upaya penyehatan ekonomi yang saya tulis di buku itu. Dan terutama di perbankan jangan sampai perbankan hancur lagi. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan ini terulang lagi," ucap mantan politisi PDI-P ini.

Baca juga: Konflik dan Pelanggaran HAM, Catatan Kelam 20 Tahun Reformasi

Di sisi lain, peneliti Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sirojudin Abbas menilai buku yang ditulis oleh Laks bukan berbentuk biografi politik atas kiprah Laks, melainkan sebagai refleksi etnografi atas era Orde Baru hingga Reformasi 1998.

"Ini berbeda dengan autobiografi testimonial. Karena menggunakan sumber-sumber yang sudah dicatat. Pak Laks dari tahun 1990-an sampai 2004 mampu mencatat itu dengan baik," kata Abbas.

Menurut dia, upaya Laks mengangkat kembali catatan pribadinya di tahun ini justru menawarkan perspektif yang berbeda, objektif, dan lebih segar terkait bagaimana era Orde Baru dan peristiwa Reformasi 1998 berkaitan dengan masa sekarang.

"Penulis bisa lebih obyektif dalam memahami sejarah. Karena emosi sesaat ketika peristiwa itu dialami sudah selesai. Sehingga bisa membingkai peristiwa sejarah secara kontekstual," ujar dia.

Laksamana Sukardi lahir pada 1 Oktober 1956. Setelah Reformasi, lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini dipercaya menjadi Menteri BUMN pada tahun 1999-2004. Ia juga pernah berkiprah sebagai Bendahara Umum PDI-P dan anggota DPR pada tahun 1992-1997.

Sebelumnya ia juga pernah berkarir sebagai Vice President Citibank pada 1981-1987 dan Managing Director Lippobank pada 1988-1993.

Kompas TV Ajang ini adalah pameran foto 20 tahun reformasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com