Bawaslu Sesalkan Politisasi Meninggalnya Petugas Pemilu

Kompas.com - 11/05/2019, 17:40 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyesalkan pihak-pihak yang mempolitisasi anggota penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia.

Menurut Afif, tindakan tersebut di luar nilai-nilai kemanusiaan.

"Kita sangat menyesalkan, mengutuk praktik-praktik di luar sisi kemanusiaan," kata Afif saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/5/2019).

Afif menyebutkan, secara medis, meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan usai bekerja menyelenggarakan pemilu.

Baca juga: Ketua KPU Pastikan Tak Ada Petugas KPPS yang Meninggal karena Keracunan

Jika ada yang menyebut penyelenggara pemilu meninggal dunia di luar faktor tersebut, maka dapat dipastikan berita tersebut tidak benar.

"Kita sangat sedih kalau ada pihak memberitakan bohong atau fitnah, dipolitisasi seakan-akan korban meninggal akibat itu (di luar dari faktor kelelahan). Padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan," ujar Viryan.

Afif mengakui, beban penyelenggara pemilu ad hoc cukup berat. Selain bekerja dengan waktu yang singkat, mereka juga harus menghadapi tekanan publik.

Ia juga menyebutkan, pengawasan penyelenggaraan pemilu yang sangat ketat berdampak kepada psikologis penyelenggara.

"Kami menaruh penghormatan setinggi-tingginya, mari doakan agar dapat diterima di sisi terbaik sambil melanjutkan perjuangan mereka dengan proses rekap dari tingkat provinsi ke nasional," kata Afif.

Baca juga: Semua Pihak Diminta Tak Politisasi Meninggalnya Anggota KPPS

Jumlah penyelenggara pemilu ad hoc meninggal dunia bertambah menjadi 469 orang. Selain itu, sebanyak 4.602 lainnya dilaporkan sakit.

Angka ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jumat (10/5/2019).

"Yang meninggal dunia 469, yang sakit 4602. Total 5071," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Penyelenggara yang dimaksud meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X