Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ketua KPK Singgung Rumah Tahanan di Hadapan Pejabat-pejabat BUMN

Kompas.com - 09/05/2019, 16:05 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyinggung keberadaan rumah tahanan yang terletak di belakang Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Di Gedung Penunjang KPK, perwakilan pejabat-pejabat dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti diskusi bertajuk "Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya".

Peserta yang hadir ada dari kalangan direksi dan komisaris. Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghadiri acara itu.

Pada akhir pidatonya, Agus berharap perwakilan BUMN ikut memberi masukan untuk memperkuat Satuan Pengawas Intern di BUMN-BUMN.

Di sela-sela itu, Agus teringat dengan safety briefing yang disampaikan Biro Umum KPK sebelum acara dimulai.

Saat itu, Biro Umum KPK menyampaikan sejumlah jalur evakuasi jika kondisi darurat terjadi di Gedung Penunjang KPK.

Salah satu jalur evakuasi yang disinggung kebetulan berdekatan dengan Rumah Tahanan Cabang KPK.

"Tadi dijelaskan juga mengenai nanti kalau ada keadaan darurat seperti apa, lupa tadi yang dijelaskan sebetulnya di bawah itu ada juga ruang tahanan. Nanti kalau ada keadaan darurat nanti bisa saja Bapak, Ibu, bisa saja ketemu dengan...," ujar Agus menghentikan ucapannya sembari tersenyum.

Ia berharap, pejabat-pejabat BUMN yang hadir tak terlibat dalam kejahatan korupsi dan masuk dalam Ruang Tahanan KPK.

Menurut Agus, KPK juga beberapa kali menindak pejabat BUMN yang terindikasi korupsi.

"Kami masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa (pejabat) BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada. Kami sampaikan bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus.

Agus berharap, jajaran BUMN selalu memperbaiki tata kelola internalnya. Hal itu untuk mencegah kecurangan (fraud), korupsi dan penyimpangan lainnya terjadi di BUMN.

"Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran. Saya mengingatkan supaya Bapak, Ibu kemudian tidak mengalami hal sama, tidak tersandung hal yang sama. Mari kita melakukan perubahan untuk kebaikan negeri ini," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com