Kompas.com - 09/05/2019, 16:05 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Kegiatan yang diikuti para pimpinan BUMN tersebut mengangkat tema Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANMenteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Kegiatan yang diikuti para pimpinan BUMN tersebut mengangkat tema Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyinggung keberadaan rumah tahanan yang terletak di belakang Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Di Gedung Penunjang KPK, perwakilan pejabat-pejabat dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti diskusi bertajuk "Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya".

Peserta yang hadir ada dari kalangan direksi dan komisaris. Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghadiri acara itu.

Pada akhir pidatonya, Agus berharap perwakilan BUMN ikut memberi masukan untuk memperkuat Satuan Pengawas Intern di BUMN-BUMN.

Di sela-sela itu, Agus teringat dengan safety briefing yang disampaikan Biro Umum KPK sebelum acara dimulai.

Saat itu, Biro Umum KPK menyampaikan sejumlah jalur evakuasi jika kondisi darurat terjadi di Gedung Penunjang KPK.

Salah satu jalur evakuasi yang disinggung kebetulan berdekatan dengan Rumah Tahanan Cabang KPK.

"Tadi dijelaskan juga mengenai nanti kalau ada keadaan darurat seperti apa, lupa tadi yang dijelaskan sebetulnya di bawah itu ada juga ruang tahanan. Nanti kalau ada keadaan darurat nanti bisa saja Bapak, Ibu, bisa saja ketemu dengan...," ujar Agus menghentikan ucapannya sembari tersenyum.

Ia berharap, pejabat-pejabat BUMN yang hadir tak terlibat dalam kejahatan korupsi dan masuk dalam Ruang Tahanan KPK.

Menurut Agus, KPK juga beberapa kali menindak pejabat BUMN yang terindikasi korupsi.

"Kami masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa (pejabat) BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada. Kami sampaikan bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus.

Agus berharap, jajaran BUMN selalu memperbaiki tata kelola internalnya. Hal itu untuk mencegah kecurangan (fraud), korupsi dan penyimpangan lainnya terjadi di BUMN.

"Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran. Saya mengingatkan supaya Bapak, Ibu kemudian tidak mengalami hal sama, tidak tersandung hal yang sama. Mari kita melakukan perubahan untuk kebaikan negeri ini," ujar Agus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X