Saat Ketua KPK Singgung Rumah Tahanan di Hadapan Pejabat-pejabat BUMN

Kompas.com - 09/05/2019, 16:05 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Kegiatan yang diikuti para pimpinan BUMN tersebut mengangkat tema Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Agus Rahardjo saat menghadiri Seminar Peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN di kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019). Kegiatan yang diikuti para pimpinan BUMN tersebut mengangkat tema Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyinggung keberadaan rumah tahanan yang terletak di belakang Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Di Gedung Penunjang KPK, perwakilan pejabat-pejabat dari berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti diskusi bertajuk "Bersama Ciptakan BUMN Bersih Melalui SPI yang Tangguh dan Terpercaya".

Peserta yang hadir ada dari kalangan direksi dan komisaris. Menteri BUMN Rini Soemarno juga menghadiri acara itu.

Pada akhir pidatonya, Agus berharap perwakilan BUMN ikut memberi masukan untuk memperkuat Satuan Pengawas Intern di BUMN-BUMN.


Di sela-sela itu, Agus teringat dengan safety briefing yang disampaikan Biro Umum KPK sebelum acara dimulai.

Saat itu, Biro Umum KPK menyampaikan sejumlah jalur evakuasi jika kondisi darurat terjadi di Gedung Penunjang KPK.

Salah satu jalur evakuasi yang disinggung kebetulan berdekatan dengan Rumah Tahanan Cabang KPK.

"Tadi dijelaskan juga mengenai nanti kalau ada keadaan darurat seperti apa, lupa tadi yang dijelaskan sebetulnya di bawah itu ada juga ruang tahanan. Nanti kalau ada keadaan darurat nanti bisa saja Bapak, Ibu, bisa saja ketemu dengan...," ujar Agus menghentikan ucapannya sembari tersenyum.

Ia berharap, pejabat-pejabat BUMN yang hadir tak terlibat dalam kejahatan korupsi dan masuk dalam Ruang Tahanan KPK.

Menurut Agus, KPK juga beberapa kali menindak pejabat BUMN yang terindikasi korupsi.

"Kami masih mohon maaf, terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa (pejabat) BUMN, misalkan masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada. Kami sampaikan bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus.

Agus berharap, jajaran BUMN selalu memperbaiki tata kelola internalnya. Hal itu untuk mencegah kecurangan (fraud), korupsi dan penyimpangan lainnya terjadi di BUMN.

"Yang kita inginkan perubahan itu terjadi dari dalam sendiri, dengan kesadaran. Saya mengingatkan supaya Bapak, Ibu kemudian tidak mengalami hal sama, tidak tersandung hal yang sama. Mari kita melakukan perubahan untuk kebaikan negeri ini," ujar Agus.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X