Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kisah Pujon Kidul, Sukses Kelola Dana Desa Hingga Berhasil Tingkatkan PADes

Kompas.com - 08/05/2019, 14:43 WIB
Anissa DW,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Desa Pujon Kidul kini tampil berbeda. Desa seluas 330 hektar (ha) itu saat ini telah menjelam menjadi desa wisata dengan ragam wahana dengan nuansa asri pedesaan.

Di sana pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan, sepeti memerah susu sapi, wisata berkuda, kolam renang anak-anak, kafe sawah, hingga membeli panen hasil pertanian. Tak hanya itu, desa wisata ini juga memiliki banyak spot selfie menarik.

Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya. Rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat hari libur.

Perubahan Desa Pujon Kidul menjadi desa wisata dimulaidengan program inovasi desa, yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan para petani. Dana desa kemudian digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menyulap desa menjadi lokasi wisata.

Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko mengatakan keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp21 Miliar.

Kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi, sehingga tak bisa hanya mengandalkan dana desa.

“Tahun 2014 kami lakukan pemetaan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhanya Rp21 Miliar,” terang dia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, perangkat desa bersama masyarakat kemudian sepakat untuk mendirikan BUMDes untuk meningkatkan PADes.

“Proses itu kami sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir. Kalau hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun,” ungkap Udi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (8/5/2019).

Berhasil tingkatkan PADes

Keputusan itu pun berdampak positif serta menghasilkan multiplier effect yang merambah ke berbagai sektor. Efeknya, kesejahteraan seluruh warga desa di Pujon Kidul meningkat tajam.

Udi mengatakan BUMDes yang dia kelola telah berhasil meningkatkan PADes hingga lebih dari Rp 1,3 Miliar pada tahun 2018. Padahal sebelumnya, PADes pujon kidul hanya berkisar Rp 30-40 juta per tahun.

“Tahun 2011, saat saya baru menjadi Kepala Desa. PADes kami hanya berkisar antara Rp20-30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa, ” ujarnya.

Udi mengatakan prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya untuk meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya, yang terpenting BUMDes dapat memberikan dampak luas kepada aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejak berdirinya desa wisata itu, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan, seperti homestay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

“Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com