Wapres Prediksi Perlu 400.000 Rumah untuk ASN di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 07/05/2019, 20:09 WIB
Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi dibutuhkan sekitar 400.000 rumah untuk ASN kementerian dan lembaga beserta keluarganya yang pindah ke ibu kota baru.

Hal itu disampaikan Kalla saat ditanyai jumlah ASN yang perlu dipindahkan jika ibu kota dipindah ke luar Jakarta.

"Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarga. Jadi harus membangun minimum kira-kira 400.000 rumah. Jadi rumah bermacam-macam. Tentu tidak rumah tipe 36. Jadi ini suatu proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Bukit Soeharto Jadi Salah Satu Lokasi Calon Ibu Kota Baru

Kalla mengatakan, setidaknya ASN dari tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif yang meliputi lembaga kepresidenan, serta legislatif yaitu DPR, dan yudikatif yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), harus pindah ke ibu kota baru.

Ia optimistis pemindahan ibu kota negara tak akan menguras APBN sebab banyak skema pembiayaan yang bisa dilakukan.

Kalla mencontohkan pembangunan wilayah khusus pemerintahan Malaysia di Putrajaya yang banyak berasal dari swasta.

"Di negara lain juga begitu. Di Malaysia itu sistem sewa malah. Yang bikin itu Petronas. Pertaminanya. Itu yang bikin baru kemudian pemerintah menyewa. Berbagai macam scheme," ujar Kalla. Boleh juga scheme re-use lah," lanjut Kalla.

Baca juga: Jokowi: Infrastruktur di Kaltim Mendukung Pemindahan Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main terkait rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/5/2019) sore.

"Kita serius dalam hal ini karena sejak tiga tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan," ujar Presiden.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X