Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wartawan Media Asing, Sandiaga Bicara soal Politik Uang di Pemilu 2019

Kompas.com - 07/05/2019, 15:42 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 saat bertemu sejumlah wartawan media asing.

Pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) sore.

Sandiaga mengatakan, bukti-bukti mengenai dugaan kecurangan itu ia temui secara nyata di lapangan.

Ia mencontohkan bukti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangkap politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. KPK menyita 400.000 amplop yang diduga akan digunakan untuk "serangan fajar".

Baca juga: Sandiaga: Ibu-ibu Ini Mama-mama Online, Harus Bisa Jualan Online

"Semua ini adalah fakta. Politik uang, KPK menemukan 400.000 amplop yang diisi uang untuk dipakai sebagai serangan fajar, ini bisa dibilang money politics," ujar Sandiaga seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/6/2019).

Selain itu, lanjut Sandiaga, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 02 selalu kesulitan untuk mendapatkan izin berkampanye.

"Saya mengalami itu sendiri. Kadang-kadang saya dapat kabar yang tiba-tiba bahwa izin kampanye dicabut begitu saja, atau izin yang harusnya dikasih, ternyata tidak dikasih jadi harus berubah tempat di menit-menit terakhir. Alat peraga kampanye juga banyak dirusak," kata Sandiaga.

Baca juga: Jadi Terdakwa, Kader Gerindra Bantah Lakukan Politik Uang di Masjid

Sandiaga mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi telah mencederai proses demokrasi. Akibatnya pemilu tidak berjalan secara demokratis.

Sementara, rakyat menghendaki pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan adil.

"Selama 10 hari ke belakang, saya sudah keliling beberapa provinsi. Saya kira sudah sangat jelas, dan rakyat sudah berbicara lantang bahwa mereka menginginkan perubahan. Rakyat juga menginginkan pemilu yang jujur dan adil," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kembali dirundung polemik. Kali ini, antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada kelompok tertentu yang muncul di tengah koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memberikan masukan sesat kepada Prabowo. Dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menyebut masukan sesat itu berupa klaim kemenangan sebesar 62 persen di Pilpres 2019. Hal ini lantas menuai tanggapan dari parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur lainnya, PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan justru klaim kemenangan sebesar 62 persen itu berasal dari survei internal Partai Demokrat.<br /> <br /> #PrabowoSubianto #Demokrat #PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com