Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Wartawan Media Asing, Sandiaga Bicara soal Politik Uang di Pemilu 2019

Kompas.com - 07/05/2019, 15:42 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 saat bertemu sejumlah wartawan media asing.

Pertemuan itu digelar di kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019) sore.

Sandiaga mengatakan, bukti-bukti mengenai dugaan kecurangan itu ia temui secara nyata di lapangan.

Ia mencontohkan bukti yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangkap politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso. KPK menyita 400.000 amplop yang diduga akan digunakan untuk "serangan fajar".

Baca juga: Sandiaga: Ibu-ibu Ini Mama-mama Online, Harus Bisa Jualan Online

"Semua ini adalah fakta. Politik uang, KPK menemukan 400.000 amplop yang diisi uang untuk dipakai sebagai serangan fajar, ini bisa dibilang money politics," ujar Sandiaga seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/6/2019).

Selain itu, lanjut Sandiaga, selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 02 selalu kesulitan untuk mendapatkan izin berkampanye.

"Saya mengalami itu sendiri. Kadang-kadang saya dapat kabar yang tiba-tiba bahwa izin kampanye dicabut begitu saja, atau izin yang harusnya dikasih, ternyata tidak dikasih jadi harus berubah tempat di menit-menit terakhir. Alat peraga kampanye juga banyak dirusak," kata Sandiaga.

Baca juga: Jadi Terdakwa, Kader Gerindra Bantah Lakukan Politik Uang di Masjid

Sandiaga mengatakan, indikasi kecurangan yang terjadi telah mencederai proses demokrasi. Akibatnya pemilu tidak berjalan secara demokratis.

Sementara, rakyat menghendaki pesta demokrasi yang berlangsung jujur dan adil.

"Selama 10 hari ke belakang, saya sudah keliling beberapa provinsi. Saya kira sudah sangat jelas, dan rakyat sudah berbicara lantang bahwa mereka menginginkan perubahan. Rakyat juga menginginkan pemilu yang jujur dan adil," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Kompas TV Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kembali dirundung polemik. Kali ini, antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada kelompok tertentu yang muncul di tengah koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memberikan masukan sesat kepada Prabowo. Dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menyebut masukan sesat itu berupa klaim kemenangan sebesar 62 persen di Pilpres 2019. Hal ini lantas menuai tanggapan dari parpol Koalisi Indonesia Adil Makmur lainnya, PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan justru klaim kemenangan sebesar 62 persen itu berasal dari survei internal Partai Demokrat.<br /> <br /> #PrabowoSubianto #Demokrat #PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com