[POPULER DI KOMPASIANA] Antara Memindahkan Ibu Kota dengan Pusat Pemerintahan | Hari Buruh dan Kesejahteraan | E-Birokrasi Tata Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan Ibu Kota kembali mengemuka ke publik setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Senin (29/04/2019) di Kantor Presiden.

Menanggapi Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan 3 alternatif untuk pemindahan Ibu Kota Jakarta.

Pertama, ibu kota tetap di Jakarta namun dibangun distrik khusus pemerintahan di Istana dan Monas. Kedua, Ibu Kota berada di kawasan Jabodetabek. Sedangkan alternatif ketiga, yaitu berada di luar Pulau Jawa yang akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektar.

Ditinjau dari segala aspek persyaratan calon ibu kota negara, tulis Kompasianer Himam Miladi, Palangkaraya hampir bisa memenuhi semuanya.

"Dengan luas wilayah 2.400 km dan berpenduduk sebanyak 376.647 jiwa (sensus 2015), atau tingkat kepadatan penduduk hanya 118,71/km2, masih banyak lahan kosong yang bisa dibangun dan diisi sebagai pusat pemerintahan," tulisnya.

Apakah pemindahan Ibu Kota kali ini bisa terealisasi?

Selain wacana pemindahan Ibu Kota, pada pekan ini Kompasiana juga diramaikan dengan perayaan Hari Buruh hingga pentingnya penggunaan e-Birokrasi guna merencanakan tata ruang kota.

Berikut adalah 5 artikel terpopuler di Kompasiana pekan ini:

1. Palangkaraya Masih Menjadi Idola Calon Ibu Kota Negara yang Baru

Terkait wacana pemindahan Ibu Kota, Pemerintah sendiri belum mengumumkan daerah mana yang akan dijadikan ibu kota negara yang baru.

Meski begitu, menurut Kompasianer Himam Miladi, Kota Palangkaraya menjadi kandidat terkuat untuk menjadi ibu kota baru Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota dari Kota Jakarta ke Kota Palangkaraya bukan tanpa alasan, karena pulau Kalimantan, terutama Kota Palangkaraya juga tidak termasuk lokasi yang rawan bencana.

"Pulau Kalimantan tidak ikut dikelilingi 'Ring of Fire', sehingga potensi terjadinya bencana alam lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar lain seperti halnya pulau Sumatera, Jawa atau Sulawesi dan Papua," tulis Kompasianer Himam Miladi.

Palangkaraya juga termasuk kota yang sudah jadi. Itu artinya daerah ini sudah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang seperti transportasi hingga pusat-pusat bisnis. (Baca selengkapnya)

2. Pindahkan Pusat Pemerintahan, Bukan Ibu Kota Negara

Ketika wacana pemindahan Ibu Kota (kembali) mencuat pada akhirnya menimbukan pro-kontra, Kompasianer Syaiful Harahap misalnya melihat wacana tersebut justru lebih baik cukup memindahkan pusat pemerintahan bukan Ibu Kota.

Menurutnya, dengan memindahkan Ibu Kota kelak akan diikuti dengan pemindahan penduduk dari satu tempat yang lama ke tempat yang baru.