[POPULER DI KOMPASIANA] Antara Memindahkan Ibu Kota dengan Pusat Pemerintahan | Hari Buruh dan Kesejahteraan | E-Birokrasi Tata Kota

"Sehingga kondisinya kelak sama saja dengan Jakarta: kumuh," tulisnya.

Daripada menghabiskan dana yang sangat besar hanya untuk memindahkan Ibu Kota yang kelak juga akan mengalami masalah baru, mengapa tidak dilakukan penyebarannya, seperti memindahkan kementerian ke pulau yang terkait. (Baca selengkapnya)

3. E-Birokrasi Tata Ruang serta Koordinasi Lintas Daerah

Perdebatan ilmiah tentang banjir sebagai fenomena alam sekaligus kesalahan dalam penataan ruang kian menarik, setidaknya untuk Kompasianer Riko Noviantoro.

Pasalnya setiap banjir melanda ibu kota, kritik dengan cepat ditujukan kepada pegawai tingkat kecamatan sampai Gubernur dimimnta langsung bersikap.

Kompasianer Riko Noviantoro melihatnya sebagai regulasi yang tumpang-tindih dan terlalu banyak dapat selesai melalui sinkronisasi peraturan.

"Tranparansi dan partisipatif dalam penataan ruang menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat. Maka sepatutnya birokrasi mampu memaknainya dalam praktik penataan ruang," tulisya.

Sebagai contoh, Kompasianer Riko Noviantoro menjelaskan, E-birokrasi pada perizinan tata ruang bukan saja mencegah pelanggaran perizinan, tetapi mampu pula menumbuhkan partisipasi masyarakat. (Baca selengkapnya)

4. 'May Day is Not Holiday'

Peringatan hari buruh dan Hari pendidikan nasional yang berdekatan bukan tanpa arti. Sebab, kedua peringatan ini justru mengandung banyak permasalahan yang seharusnya dicarikan solusinya oleh Pemerintah dan semua yang berperan di dalamnya.

Kompasianer Siahaan Junior melihatnya sebagai momentum untuk emperjuangkan hak, bukan sebagai hari untuk liburan.

"Jika Buruh sejahtera, sekolah yang hari demi hari bertambah mahal pun dapat diduduki oleh anak-anak pekerja yang disebut sebagai Buruh," tulisnya. (Baca selengkapnya)

5. Ketimpangan Capaian Pembangunan Manusia dan Solusinya

Mengutip rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018, secara rata-rata orang Indonesia memiliki kapabilitas dasar (tingkat kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan) yang lebih baik daripada sebelumnya.

BPS melaporkan bahwa secara nasional IPM mencapai level baru, yakni 71,39 pada 2018, atau mengalami peningkatan secara substansial sebesar 0,58 poin dari tahun sebelumnya (70,81).

Melihat data itu Kompasianer Kadir Ruslan menjelaskan, untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut secara tepat, UNDP menggunakan IPM.

"Ini merupakan sebuah indeks komposit yang dirancang untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia melalui tiga dimensi, yaitu kehidupan yang panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak," tulisnya.

Akan tetapi ini patut disayangkan karena di tengah kemajuan mengesankan yang telah diperoleh dari komitmen kuat terhadap pembangunan manusia, banyak orang Indonesia masih tertinggal dalam hal kapabilitas dasar yang diukur melalui ketiga dimensi IPM.

"Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan yang nyata atau disparitas dalam pencapaian pembangunan manusia yang terjadi antar individu, gender, dan wilayah," lanjutnya. (Baca selegkapnya)