Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fakta Hardiknas, Mengenang Ki Hadjar Dewantara hingga Kisah Penolakannya

Kompas.com - 02/05/2019, 16:24 WIB
Aswab Nanda Prattama,
Bayu Galih

Tim Redaksi


KOMPAS.com - Setiap 2 Mei, seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Walaupun tak dijadikan hari libur, peringatan tersebut bertujuan untuk lebih mengenal pendidikan di Indonesia.

Terpilihnya 2 Mei diambil dari kelahiran Pahlawan Nasional sekaligus Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta.

Sistem pendidikan di Indonesia pada era penjajahan begitu memprihatinkan, sekolah-sekolah yang didirikan Belanda tak bisa menyasar dan menerima masyarakat Indonesia secara umum.

Jenjang pendidikan yang berbeda, baik itu dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas terbatas yang hanya bisa dinikmati orang Belanda, keturunan China, hingga anak-anak bangsawan saja.

Hasilnya, masyarakat bumiputra banyak yang tak bisa mendapatkan pendidikan layak. Biasanya mereka hanya berhasil menyelesaikan sekolah rakyat (SR) atau bahkan tak sekolah sama sekali.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional: Mendobrak Label Jenius via Pendidikan Vokasi

Meskipun keadaan Jakarta genting disebabkan oleh Terror Belanda/Nica, Sekolah Taman Siswa di Jl. Garuda tetap dibuka (Juni 1946)KOMPAS Meskipun keadaan Jakarta genting disebabkan oleh Terror Belanda/Nica, Sekolah Taman Siswa di Jl. Garuda tetap dibuka (Juni 1946)
Taman Siswa

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi pendidikan di Indonesia, akhirnya Ki Hadjar Dewantara mulai memikirkan untuk mengembangkan pendidikan yang layak bagi bumiputra. Beliau mendirikan organisasi Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922.

Berasal dari Taman Siswa inilah semboyan-semboyan dari Ki Hadjar Dewantara diperkenalkan.

Semboyan itu adalah "ing ngarsa sung tulada" yang artinya di depan memberi teladan, "ing madya mangun karsa" yang artinya di tengah membangun prakarsa atau menjadi penyemangat, dan "tut wuri handayani" yang artinya dari belakang mendukung atau memberi dukungan.

Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 2 Mei 1968, karena jasa-jasanya, pemerintah akhirnya memberikan penghargaan kepada Ki Hadjar Dewantara yang telah memelopori sistem pendidikan nasional berbasis kepribadian dan kebudayaan nasional.

Ki Hadjar ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959 pada Tanggal 28 November 1959.

Selain itu, hari lahirnya juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959.

Ditolak oleh segelintir orang

Setelah penetapan itu, pemerintah mulai memperingatinya setiap tahun. Biasanya pihak-pihak lembaga yang terkait dengan pendidikan mulai mengadakan serangkaian acara termasuk lomba.

Presiden Soeharto juga menekankan pentingnya merayakan Hari Pendidikan Nasional untuk menyatakan penghargaan pada perjuangan Ki Hadjar Dewantara.

Namun, pada masa Orde Baru, ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan perayaan tersebut. Dikutip dari Harian Kompas yang terbit pada 3 Mei 1968, Presidium Pusat KAGI dan PB PGRI menolak perayaan itu.

Mereka berpendapat bahwa Ki Hadjar Dewantara bukanlah satu-satunya tokoh pendidikan nasional di Indonesia. Masih ada tokoh lain yang mempunyai andil dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com