KPU Harap UU Pemilu Disiapkan Jauh Hari Sebelum Pemilu 2024

Kompas.com - 29/04/2019, 20:02 WIB
Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). KOMPAS.com/FITRIA CHUSNA FARISAKomisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ilham Saputra berharap, pemerintah bersama DPR ke depannya dapat menyiapkan Undang-Undang Pemilu jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024

Hal ini penting untuk mengoptimalkan persiapan pelaksanaan pemilu.

"Pemerintahan ke depan, siapapun presiden dan DPR-nya untuk kemudian menyiapkan Undang-Undang Pemilu jauh-jauh hari," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

Berangkat dari pengalaman, waktu yang terlalu singkat antara pengesahaan Undang-Undang dengan pelaksanaan Pemilu membuat penyelenggara harus bekerja ekstra keras. Sebab, tahapan pemilu begitu kompleks dan menyita waktu.

Baca juga: Mahfud MD: Siapapun Presidennya, Harus Evaluasi UU Pemilu

Sehingga, jika tak dipersiapkan jauh hari sebelumnya, dikhawatirkan pelaksanaan pemilu menjadi tak optimal.

"Kalau kemarin Undang-Undang Pemilu Nomor 7 disahkan Agustus 2017, sementara pelaksanaan pemilu April 2019, dan ini pertama kali pemilu serentak. Anda bisa bayangkan range waktu kita melaksanaan Undang-Undang dengan kerja yang luar biasa," ujar Ilham.

Namun demikian, sebelum nantinya membahas tentang persiapan Pemilu 2024, Ilham menyebut pihaknya bakal melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019.

"KPU nanti akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilu. Kami berharap seluruh masyarakat bisa memberikan masukan-masukan terhadap evaluasi ini, baik NGO, LSM, kampus-kampus," katanya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X