Relawan IT BPN Klaim Temukan 9.440 Kesalahan Input Data ke Situng KPU

Kompas.com - 29/04/2019, 19:59 WIB
Situng KPU, Senin (29/4/2019). tangkapan layar www.pemilu2019.kpu.go.idSitung KPU, Senin (29/4/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan sebanyak 9.440 kesalahan input data ke dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya menuturkan, temuan tersebut merupakan hasil pemantauan yang dilakukan oleh 200 relawan pada 18-29 April 2019.

"Yang diteliti 172.174 dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke web Situng KPU, yaitu sampai hari ini tercatat 42 persen, dari total data TPS yang sudah diverifikasi, ditemukan error sebanyak 6 persen," kata Mustofa saat konferensi pers di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).

Menurutnya, terdapat lebih dari 1.000 kesalahan input data yang ditemukan setiap harinya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: CARA LAPOR KESALAHAN DATA ENTRY SITUNG KPU

Ia menuturkan, kesalahan yang ditemukan berupa selisih suara, jumlah pemilih melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara.

Menurut catatannya, tiga daerah yang memiliki kesalahan terbanyak yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Di Jawa Barat, timnya menemukan kesalahan input data di 764 TPS. Sementara, terjadi kesalahan pada 706 TPS di Jawa Tengah, dan 385 TPS di Jawa Timur.

Mustofa berpendapat bahwa sejumlah kesalahan merugikan paslonnya.

"Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan," ungkap dia.

Baca juga: Situng KPU 51,83 Persen: Jokowi-Maruf 56,18 Persen, Prabowo-Sandi 43,82 Persen

Kemudian, Direktur Satgas BPN Prabowo-Sandiaga, Toto Utomo Budi Santoso, menuturkan mekanisme pelaporan dugaan kesalahan input tersebut.

Untuk mengawal suara, dua anggota satgas dan relawan ditempatkan di TPS.

Mereka bertugas mengirimkan foto C1 di TPS tempat mereka berjaga untuk dicocokkan dengan data di Situng KPU.

"Jadi dari yang dilaporkan tadi polanya itu konsisten, itu adalah C1 yang difoto oleh para relawan, dikirimkan ke pusat, lalu dikonfirmasi dengan data yang masuk di KPU, di TPS yang sama itu terjadi perubahan-perubahan," kata Toto pada kesempatan yang sama.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X