Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Zulkifli dan Jokowi, Moeldoko Sebut Baru Tahap Silaturahim

Kompas.com - 26/04/2019, 17:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Rabu (24/4/2019), belum membahas kemungkinan PAN bergabung dengan koalisi pengusung pasangan nomor urut 01 itu. 

Namun, menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, pertemuan tersebut bisa jadi langkah awal PAN bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Itu (PAN) kan baru tahapan silaturahim. Kelanjutannya silahkan diamati terus menerus ya," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

"Pasti semua pemerintahan manapun di dunia ini menginginkan sebuah pemerintahan yang stabil dan kuat. Strong government. Pemerintahan yang kuat itu sangat didukung lembaga lain," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen PAN Minta Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan Tak Ditafsirkan Macam-macam

Lebih lanjut Moeldoko menuturkan, jika memerintah, Jokowi-Ma'ruf ingin membentuk koalisi yang kuat di parlemen. Dominannya koalisi pemerintah di parlemen, diyakini bisa membentuk pemerintahan yang stabil. 

"Memang mesti ada check and balances. Maka, harus ada yang posisi. Itu juga diperlukan. Karena kalau enggak, kurang bagus," ujar Moeldoko.

"Tetapi, ya juga diperlukan kekuatan yang lebih dominan. Karena untuk mengelola sebuah kebijakan itu, perlu sebuah dukungan politik yang kuat," lanjut dia.

Jokowi-Ma'ruf Amin, kata Moeldoko, optimistis akan menakhodai pemerintahan ke depan mengingat hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan itu memenangkan Pemilu 2019. 

Oleh sebab itu, pemerintahan baru nantinya harus merangkul partai politik yang berada di kubu pesaing. 

"Politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen," ujar Moeldoko.

Moeldoko pun mengakui bahwa PAN merupakan salah satu partai politik yang digadang-gadang akan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan. Tapi, untuk menuju ke kepastian koalisi, hanya waktu yang dapat menjawabnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang menghadiri acara pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR, mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Zulkifli Hasan, Isu PAN Merapat, dan Tanggapan BPN

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa. Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Kompas TV Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Kamis (25/4) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pasca-pelaksanaan Pemilu 2019. Zulkifli Hasan tercatat, sebagai ketua umum parpol oposisi pertama yang bertemu dengan Jokowi. Sejumlah kader PAN mengasumsikan pertemuan itu, sebagai pertanda PAN akan mempertimbangan sikap politiknya pasca-pemilu 2019. Sikap politik seperti apa yang dimaksud?Kita bahas dalam dialog Sapa Indonesia berikut ini.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com