PBNU: Panitia Muktamar Tidak Sesen Pun Terima Uang dari KONI

Kompas.com - 26/04/2019, 10:22 WIB
Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2019). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSidang kasus korupsi dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah ada aliran dana korupsi hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur.

PBNU memastikan tidak ada uang yang diterima Panitia Muktamar dari KONI.

Hal itu disampaikan Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Robikin Emhas membantah pernyataan Wakil Bendahara KONI Lina Nurhasanah yang mengaku pernah dititipkan uang Rp 300 juta oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy.

Baca juga: Saksi Sebut Sekjen KONI Berikan Rp 300 Juta untuk Muktamar NU di Jawa Timur

Berdasarkan informasi yang diterima Lina, uang tersebut kemudian digunakan oleh Hamidy untuk pelaksanaan Muktamar NU di Jawa Timur.

"Jangan mengada-ada, ah. Sidang kasus tersebut adalah perkara suap menyuap tahun kemarin, bukan? Lalu apa hubungannya?" kata Robikin.

Ia mengatakan, menurut berita media melansir keterangan saksi Lina, uang Rp 300 juta yang dimaksudkan adalah di tahun anggaran 2016. Sedangkan Muktamar Jombang tahun 2015.

"Jadi, dari segi waktu itu tidak make sense," kata dia.

Ia menjelaskan, terkait lalu lintas keuangan di NU ada mekanisme tersendiri. Tidak semua orang memiliki kewenangan untuk menerima dan mengeluarkan uang, sekalipun dalam suatu kepanitiaan kegiatan.

"Jangan orang mengatasnamakan kepanitiaan tertentu dan membawa-bawa nama NU, lalu NU yang disebut-sebut. Itu bisa menjadi fitnah bagi NU," tegas dia.

"Lagi pula, andai sampean minta sumbangan saya dan saya beri, apakah sampean akan tanya ke saya uang yang disumbangkan asal usulnya dari mana? Sebagai orang timur, saya yakin tidak ada yang melakukan hal itu," tambahnya.

Ia berharap, penegakan hukum bidang korupsi fokus pada upaya pemberantasan korupsi. NU mendukung upaya tersebut. Namun, jangan ada sikap insinuatif.

"Barusan saya dapat konfirmasi dari pak Fanani, Wakil Bendahara Panitia Muktamar. Beliau memastikan tidak ada uang sesen pun yang diterima Panitia Muktamar dari KONI," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah Diminta Optimalkan Jumlah Petugas dan Relawan di Daerah Terdampak Bencana

Nasional
Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Senin Ini, Terdakwa Perantara Suap Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Hadapi Vonis Hakim

Nasional
Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Dakwaan TPPU Tak Terbukti, KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Banding Wawan

Nasional
Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Rentetan Bencana di Tanah Air, Ini Arahan Menko PMK Saat Fokus Tanggap Darurat

Nasional
Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Soliditas Polri Setelah Calon Kapolri Dipilih Jokowi, Ajakan Idham Azis hingga Tantangan Listyo Sigit

Nasional
81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

81 Orang Meninggal akibat Gempa di Mamuju-Majene hingga Minggu Malam

Nasional
Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Terinspirasi dari Kasus Artis GA, Seorang Advokat Gugat UU Pornografi ke MK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

[POPULER NASIONAL] Alasan PPATK Bekukan Rekening FPI | Listyo Sigit Minta Wejangan ke Para Mantan Kapolri

Nasional
Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Kasus Dugaan Suap Edhy Prabowo, KPK Kembali Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X