Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Hanura: Pernyataan Wiranto Tak Etis dan Jahat

Kompas.com - 25/04/2019, 18:29 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menyesalkan sikap Wiranto yang mengkritik soal perolehan suara Partai Hanura di Pemilu Legislatif 2019.\

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, Hanura hanya mendapat suara 1 persen, atau masih jauh dari ambang batas lolos ke DPR sebesar 4 persen.

Namun ia menilai tak seharusnya Wiranto selaku pendiri dan Ketua Dewan Pembina menyampaikan kritik terhadap partainya sendiri.

"Pernyataan itu tidak etis dan bahkan jahat menurut saya. Apalagi pernyataan itu dilontarkan oleh seorang pemimpin yang mengaku sebagai pendiri partai," kata Benny di posko cemara, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Baca juga: Tak Lolos Ambang Batas Parlemen Berdasar Hitung Cepat, Hanura Berharap Penghitungan KPU

Benny menilai, dengan menyebut ada yang salah dari perjuangan Hanura, Wiranto sudah membuat para kader Hanura di seluruh Indonesia patah semangat. Padahal, proses penghitungan suara oleh KPU saat ini masih terus berjalan.

Para kader dan simpatisan Hanura seluruh Indonesia pun masih melakukan pengawalan terhadap proses penghitungan suara. Benny sendiri masih merasa optimistis partainya bisa lolos ke DPR dan melewati ambang batas suara empat persen.

"Tapi Wiranto sudah mengeluarkan pernyataan yang secara tidak langsung itu men-downgrade semangat dan militansi kader di bawah yang hingga hari ini sedang berjuang melalukan pengawalan penghitungan suara di semua tingkatan di seluruh tanah air," kata Ketua DPP bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Hanura ini.

Benny menilai, pernyataan Wiranto patut dicurigai memiliki motif tertentu.

"Selain pernyataan ini tidak etis sekaligus jahat, ya saya wajib curiga jangan-jangan Wiranto adalah bagian dari orang yang terlibat langsung dalam urusan untuk menurunkan perolehan suara Hanura," kata dia.

Wiranto sebelumnya menilai, ada yang salah dari partainya sehingga tidak lolos ke DPR dalam pemilu 2019 berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga .

"Kalau dulu lolos sekarang tidak lolos berarti perjuangannya ada yang salah, ada yang kurang, tinggal diintrospeksi lagi," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Wiranto menceritakan, Hanura ia dirikan pada 2006. Partai ini langsung lolos ke DPR pada pemilu 2009. Lalu pada pemilu 2014, Hanura kembali lolos ke Senayan dengan suara yang meningkat.

Baca juga: Wiranto: Ada yang Salah dari Perjuangan Hanura

Belakangan, Wiranto melepas kursi ketua umum Hanura dan menyerahkan ke Oesman Sapta Odang.

"Kalau kemudian 2019 enggak lolos ya enggak ada masalah, karena parpol itu momen perjuangan, perjuangan secara kolektif kan," kata dia.

Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga, raihan suara Partai Hanura masih jauh dari ambang batas untuk lolos ke DPR sebesar 4 persen. Hasil hitung cepat Litbang Kompas dengan suara masuk 92,80 persen, Hanura hanya meraih 1,35 persen suara.

Kompas TV Dugaan adanya kecurangan dalam penghitungan suara di Surabaya membuat Bawaslu setempat mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang di seluruh TPS di seluruh wilayah Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah partai, termasuk PKB, Gerindra, Hanura, PAN, dan PKS mempercayai telah terjadi penggelembungan, pengurangan, serta kesalahan penjumlahan suara sah yang mereka anggap menguntungkan salah satu partai lain, dalam hal ini PDI-Perjuangan. Dalam dialog akan coba menjawab kecurigaan ini bersama sejumlah narasumber, yakni Ketua DPP dari PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono, caleg DPR RI dari PKB dapil Jawa Timur 1, Syaikhul Islam, dan Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi. #PenggelembunganSuara #JawaTimur #Surabaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com