Undang 3 Gubernur ke Istana, Jokowi Bahas Percepatan Infrastruktur

Kompas.com - 22/04/2019, 22:24 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019). Pemerintah akan mengupayakan penganggaran dan alokasi APBN 2020 memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang ketersediaan anggaran dan pagu indikatif tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019). Pemerintah akan mengupayakan penganggaran dan alokasi APBN 2020 memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang tiga gubernur ke Istana, Senin (22/4/2019) siang. Pertemuan itu membahas mengenai percepatan infrastruktur dan persiapan peresmian beberapa proyek infrastruktur.

Ketiga gubernur yang diundang yakni Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Ketiga gubernur itu datang bersama para bupati di wilayahnya.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam rangka meminta orang nomor satu di Indonesia untuk meresmikan proyek jalan tol ruas Manado-Bitung.

Baca juga: Jokowi Effect, Saham Sektor Infrastruktur dan Properti Bakal Melesat


"Diundang sama Presiden untuk bertemu dengan Gubernur dan seluruh Bupati Kabupaten yang ada di seluruh Sulawesi Utara, karena beberapa program Pak Presiden akan datang ke Sulawesi Utara, ke proyek-proyek yang kemarin belum diselesaikan," kata Olly usai bertemu Jokowi.

"Sekaligus (mengundang) untuk datang ke Sulawesi Utara untuk meresmikan proyek yang dijanjikan kemarin," tambah dia.

Olly menyebutkan, proyek yang siap diresmikan Presiden Jokowi adalah jalan tol ruas Manado-Bitung. Menurut dia, Jokowi akan meresmikannya pada September atau Oktober 2019.

Sedangkan proyek yang siap dikebut, adalah dua proyek bendungan serta satu proyek pelabuhan.

Tidak hanya itu, Olly juga mengaku telah mengusulkan beberapa proyek besar di Sulawesi Utara agar menjadi prioritas pembangunan dan masuk dalam APBN tahun 2020. Adapun, proyek usulan tersebut revitalisasi Bandara Sam Ratulangi Manado dan Danau Tondano.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerahnya.

"Langsung bangun bendungan, jalan, listrik, air bersih, perumahan, semua sudah. Tahun ini dan tahun depan terus selama beliau memimpin dia akan fokus membangun," ujar dia.

Gubernur Bali Wayan Koster menyebut Presiden Jokowi berterima kasih atas perolehan suara di Bali dalam pilpres 2019. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat 92 persen di pulau dewata.

Baca juga: Jokowi: Terima Kasih, Relawan...

Dari pertemuan itu, Wayan juga meminta pemerintah pusat membangun pusat kebudayaan Bali dan infrastruktur umum di wilayahnya.

"Ada yang kita sampaikan, yang kita inginkan adalah bangun pusat kebudayaan Bali. Pembangunan infrastruktur secara umum," kata dia.

Dalam pertemuan dengan para gubernur ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratinko.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X