Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Real Count Sementara PDI-P: Jokowi 58 Persen, Prabowo 42 Persen

Kompas.com - 22/04/2019, 17:08 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memaparkan hasil rekapitulasi suara sementara Pilpres 2019 berdasarkan data formulir C1. Rekapitulasi ini dilakukan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI-P dan dipusatkan di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.

Hingga Senin (22/4/2019) pukul 14.00 WIB, sudah ada 25.278.722 suara yang masuk. Hasilnya, Jokowi - Ma'ruf sudah mengantongi suara 58 persen (14.787.950). Sedangkan Prabowo - Sandi meraih suara 42 persen (10.490.772).

Hasto meyakini hasil ini sudah stabil dan tak akan banyak berubah.

"Kalau pilpres, ini proporsional, jadi relatif stabil. Kalau diangkat dengan angka 100 persen, kalau kita angkat ke atas, Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara sebesar 58 persen dan Prabowo-Sandi 42 persen," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Baca juga: Real Count Lawan Quick Count

Hasto mengatakan pengumpulan data C1 tersebut melibatkan 300 ribuan pekerja dan menggunakan 150 ribuan perangkat komputer yang tersebar di berbagai daerah. 

"Tiap hari terinput semua [data] C1 otentik. Hasilnya perhitungan konkret. Hasilnya enggak akan bergeser jauh dari hasil quick count lembaga survei," kata dia. 

Kepala BSPN PDIP, Arif Wibowo menambahkan, data yang disampaikan oleh Hasto itu merupakanhasil penghitungan suara real time pada hari ini. 

Menurut dia, rekapitulasi suara yang dilakukan partainya tersebut masih akan terus bergerak setiap menit. Penghitungan suara itu memakai data formulir C1 yang diinput ke dalam Sistem Saksi dan Tata Laksana Arsip, Penugasan, Monitoring dan Evaluasi (Sista Gasmonev).

Baca juga: Cyrus Network Tantang Prabowo Buka Data Mentah Real Count Tim Internalnya

"Kami ajak masyarakat untuk lebih cerdas, objektif, jernih. Sampai proses perhitungan KPU berakhir tanggal 22 Mei. Kami sampaikan [data] secara real time," kata Arif.

Hasto pun meminta Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tidak asal klaim kemenangan di Pemilu 2019. Hasto menantang kubu Prabowo - Sandi memaparkan instrumen penghitungan dan data yang valid terkait kemenangannya.

"Saatnya kita hentikan klaim-klaim kemenangan tanpa didukung oleh sebuah instrumen, sebuah sistem rekapitulasi penghitungan suara yang diaudit. Kalau perlu oleh KPU atau Bawaslu atau kelompok prodemokrasi. Dan PDI-P Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk diaudit," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com