Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Wapres Kalla Akan Undang Sejumlah Tokoh, Minta Usulan Rekonsiliasi di Masyarakat

Kompas.com - 22/04/2019, 15:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshddiqie menyebutkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Senin (22/4/2019) malam ini untuk merespons perkambangan kondisi politik setelah Pemilu 2019.

"Jadi nanti malam secara khusus Bapak Wapres akan menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan beberapa tokoh, yang tentu maksudnya adalah merespons perkembangan keadaan (politik) sekarang supaya bisa merukunkan warga bangsa setelah pemilu," ujar Jimly di kantor ICMI, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Meski Menegangkan, Jimly Yakin Pemilu 2019 Tetap Asyik

Jimly menjelaskan, pertemuan tersebut merespons dampak pelaksanaan pemilu, khususnya pemilihan presiden (pilpres).

Menurutnya, peranan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan ormas keagamaan mampu membantu dan merekomendasikan beberapa usulan rekonsiliasi di masyarakat.

Intinya, lanjut Jimly, pertemuan itu bertujuan mencegah terjadinya situasi dan kondisi politik yang kian tegang di kalangan elite politik maupun masyarakat.

Baca juga: Jimly: Hormati MK sebagai Lembaga Penanganan Sengketa Pemilu

 

"Ini harus kita cegah dan segera kita turunkan situasi dan kondisi politiknya supaya dapat diarahkan pada proses mekanisme kelembagaan yang sudah tersedia. Jangan dibawa ke ranah politik massa atau people power," ungkapnya kemudian.

Jimly mengimbau seluruh pihak, baik kubu pasanganan calon nomor urut 01 dan 02, untuk menggunakan mekanisme pemilu yang tersedia, seperti mengenai sengketa hasil pemilu di MK maupun dugaan kecurangan yang bisa disampaikan ke Bawaslu.

Baca juga: Jimly: Pejabat Kita Lebih Takut Dipecat daripada Masuk Penjara

 

Inisiatif Wapres Kalla, seperti diungkapkan Jimly, dinilai tepat untuk merangkul tokoh agama dan ormas keagamaan membantu meredakan situasi politik saat ini.

"Apalagi kedua kubu sudah saling klaim. Mungkin itu dipicu karena quick count juga, tapi itu kan metodologi ilmiah dan yang memutuskan nantinya adalah KPU," ucap Jimly.

"Warga juga diimbau tidak ikut memanaskan, kembalilah ke urusan kita masing-masing. Jangan lagi membuat media sosial tegang," sambungnya.

Kompas TV KPU Provinsi memastikan akan menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Sulawesi Utara. Pemungutan suara ulang ini dilakukan berdasarkan temuan dan rekomendasi bawaslu. Sebanyak 34 sampai 35 TPS menerima rekomendasi untuk menggelar pemungutan suara ulang. Pasalnya, bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran saat pemilihan di 17 April lalu. Ketua KPU Provinsi, Ardiles Mewoh mengatakan, sesuai hasil pertemuan dengan KPU kabupaten kota, PSU akan digelar pada 25 April 2019. #PemungutanSuaraUlang #Manado #SulawesiUtara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com